Kambing Hitam Tingginya BOP Mahasiswa Bernama SUC

Agustus 2010, beberapa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendatangi kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) yang terletak di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka datang untuk bertanya sekaligus bertukar pikiran mengenai UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Diskusi tersebut berlanjut dengan kedatangan mereka ke kantor ICW pada kesempatan berikutnya. Pada kunjungan tersebut, beberapa mahasiswa UI tadi mengeluhkan tingginya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang harus mereka bayarkan pada pihak universitas dan sebagai mahasiswa reguler ternyata nominalnya hampir sama dengan mahasiswa di kelas non-reguler. Tingginya biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa ditanggapi oleh pihak universitas dengan memberitahukan Student Unit Cost (SUC) setiap mahasiswa per semesternya.

Kronologi Kedatangan ICW ke UI

Kejanggalan dalam penetapan SUC inilah yang selanjutnya menjadi alasan untuk menggunakan UU KIP guna mendapatkan kebenaran transparansi pengelolaan keuangan UI. Seperti diketahui bahwa sumber pendanaan UI bukan hanya dari mahasiswa, tetapi juga APBN dan pihak ketiga melalui usaha mandiri serta berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Berarti informasi terkait dengan laporan keuangan merupakan informasi publik yang harus dipublikasikan sesuai dengan ketetapan UU tersebut. Melalui surat yang dikirimkan pihak ICW kepada UI tertanggal 10 Desember 2010, ICW meminta beberapa dokumen untuk mencari kejelasan dalam perhitungan SUC yang dirasakan pelapor masih belum ada transparansi yang konkret.

Beberapa dokumen yang diminta antara lain data mendetail atas SUC dengan laporan keuangan UI dari tahun 2007 hingga 2009 sebagai sumber informasi primer, Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UI tahun 2007-2009 sebagai informasi sekunder, serta dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan biaya operasional mahasiswa reguler, non-reguler, dan KSDI. Sedikit informasi, laporan keuangan dan RKAT tahun 2007 yang diminta sebagai pembanding sebelum dan sesudah UU KIP disahkan pada tahun 2008. Dokumen terkait yang juga diminta seperti notulensi rapat, memo, e-mail, dan semua dokumentasi pembahasan penetapan SUC. Menjawab surat permintaan informasi dari ICW, pihak UI menyanggupi dengan meminta tambahan waktu seperti disebutkan dalam surat balasan tertanggal 28 Desember 2010 dan diterima oleh pihak ICW tanggal 29 Desember 2010.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 tahun 2008, perpanjangan waktu dapat diberikan selama sepuluh hari dan apabila dalam sepuluh hari tersebut belum juga dipenuhi, maka akan diajukan keberatan ke atasannya dalam hal ini adalah rektor UI. Jika dalam kurun waktu 30 hari tersebut masih belum ada jawaban, maka bisa dilaporkan ke komisi Informasi. “Saya sendiri lupa alasannya apa, tetapi kalo nggak salah karena lagi UAS,” tutur Febri Hendri, peneliti senior ICW. Masa penangguhan waktu yang diminta pihak UI berakhir dengan diterimanya surat dari pihak UI tertanggal 7 Januari 2011.

Dalam isi surat tersebut pihak UI melalui Kepala Kantor Komunikasi, Vishnu Juwono memberikan penjelasan mengenai mekanisme penetapan SUC, dasar hukum penetapan BOP serta tata kelola keuangan di UI. Masalah penetapan dan data kasar mengenai penetapan BOP-Berkeadilan juga dijelaskan dengan cukup detail dalam surat tersebut.

Akan tetapi, UI tidak memberikan berkas laporan keuangan dan RKAT, melainkan hanya perhitungan SUC. Itu pun tidak secara mendetail per fakultas dan per tahun.  Merasa informasi yang diminta belum semuanya terpenuhi, pihak ICW selanjutnya mengajukan surat keberatan tertanggal 20 Januari 2011 yang langsung ditujukan kepada Rektor UI. Isi surat tersebut menjelaskan dokumen-dokumen yang masih belum diberikan yaitu salinan laporan keuangan dari tahun 2007-2010, salinan dokumen RKAT UI tahun 2007-2009, serta notulen, e-mail, maupun catatan terkait dengan penetapan SUC.

Hingga ditemui di kantor ICW 18 Februari 2011 silam, Febri Hendri menyatakan bahwa belum ada jawaban apalagi pengiriman kelengkapan berkas yang masih kurang dari pihak UI. “Kami tetap akan meminta sampai semua berkas diberikan,” tambahnya terkait dengan rencana ICW perihal kekurangan berkas yang belum diberikan.

Besaran SUC dan Bias Ketidaktransparanan

Sesuai dengan berkas yang dikirimkan pihak UI kepada ICW tentang perhitungan Student Unit Cost (SUC) diketahui bahwa unit cost per semester untuk program sarjana bidang eksakta adalah sebesar Rp 26.903.708 dan untuk program sarjana bidang sosial adalah sebesar Rp 18.694.819. Untuk besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sendiri ditetapkan sebesar 5 juta rupiah per semester untuk program sarjana bidang sosial dan sebesar 7,5 juta rupiah untuk program sarjana bidang eksakta.

Berbekal perhitungan SUC dan besaran BOP tersebut, pihak UI menyatakan bahwa mahasiswa hanya membayar kurang lebih sebesar sepertiga dari SUC. Berdasarkan data pihak UI tiga tahun terakhir, dari total mahasiswa UI keseluruhan sebanyak 8000 lebih mahasiswa S1 reguler membayar di bawah besaran maksimal BOP-Berkeadilan atau jika dihitung dalam persentase sebesar 59%. Bahkan, hampir 5000 mahasiswa tersebut membayar BOP-B di bawah nominal 2 juta rupiah. Bersumber perhitungan tersebut, dapat diperoleh nominal kasar rata-rata BOP-B yang dibayarkan mahasiswa S1 reguler di UI hanya sebesar 3 juta rupiah. Besarnya BOP-B yang dibayarkan per semester tersebut jika dibandingkan dengan nominal SUC maka nilainya hanya berkisar pada angka 11%-16%.

Sekilas melihat hitung-hitungan matematis diatas, secara kasat mata dapat dikatakan bahwa BOP yang dibebankan kepada mahasiswa UI masih jauh lebih kecil daripada SUC yang harusnya ditanggung tiap mahasiswa sehingga embel-embel berkeadilan di belakang BOP boleh dibilang benar. Akan tetapi, ada bias yang perlu ditelaah lebih mendalam lagi dari pernyataan diatas. Hal yang menjadi permasalahan disini baik yang dinyatakan oleh pihak ICW serta yang dikhawatirkan oleh pihak mahasiswa adalah kesesuaian atau kewajaran perhitungan SUC sendiri. Dari berkas yang diterima pihak ICW, dapat dilihat beberapa aspek yang dimasukkan dalam perhitungan SUC bagi mahasiswa UI. Beberapa aspek tersebut mencakup gaji dosen dan karyawan, biaya pengadaan maupun pengelolaan sarana dan prasarana pendukung. Menurut Vishnyu Juwono, UI menetapkan SUC dengan benchmark universitas-universitas di luar negeri.

Hingga kini, pihak ICW menyatakan masih belum bisa melakukan penilaian terhadap kesesuaian yakni wajar atau tidaknya perhitungan SUC tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya laporan keuangan yang diberikan oleh pihak UI. “Sebagai institusi pendidikan tinggi, kita tidak ingin hanya mencakup ICW. kami juga ingin mem-publish ke masyarakat luas melalui website dalam waktu dekat,” ujar Vishnu Juwono, ketika ditanya mengenai tidak dipenuhinya permintaan ICW atas laporan keuangan UI. Ini tentu saja berakibat dengan tidak feasible-nya dilakukan check and balance antara perhitungan SUC dengan yang ada dalam laporan keuangan. Terlebih lagi, laporan keuangan UI tahun 2008 yang sudah diaudit eksternal dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian tak juga diberikan kepada ICW ataupun dipublikasikan sesuai dengan keinginan UI.

Bentuk informasi asimetris yang timbul dari belum diberikannya laporan keuangan yang diminta oleh ICW dari pihak UI inilah yang pada sekarang ini menimbulkan bias ketidaktransparanan dari perhitungan SUC tersebut dan lebih jauhnya bias ketidaktransparanan tata kelola keuangan UI. Hal ini juga didukung dengan ketidakjelasan dalam sistem perhitungan SUC, dimana perhitungan SUC yang diberikan tidak mencantumkan tahun didalamnya. Terlebih lagi, biaya yang ditetapkan pada tahun 2008 lalu tersebut belum disesuaikan kembali hingga saat ini. Adanya bias ini selanjutnya menimbulkan argumen dari pihak peminta informasi (ICW) bahwa jangan-jangan besaran yang dibayarkan mahasiswa  itu lebih besar dari sepertiga jika dibandingkan dengan SUC. Pada poin ini, UI berdalih bahwa untuk menghitung dan menetapkan SUC tiap tahunnya dan per fakultas jika ingin lebih detail lagi, diperlukan resource dan anggaran ekstra. Hal ini tentu saja tidak efisien dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, untuk membenarkan atau menolak argumen ini tentunya tetap perlu ada bukti pelengkap yang memperkuat yaitu salinan laporan keuangan UI.

Transparansi Keuangan Sebagai Wujud Demokratisasi Kampus

Berdasarkan tanggapan yang didapatkan oleh ICW dari pihak UI, lembaga independen ini berani mengatakan bahwa Universitas Indonesia sebagai BHMN masih cenderung belum transparan. Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa untuk dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lainnya karena pada dasarnya belum ada penelitian untuk beberapa perguruan tinggi tadi khususnya yang berstatus BHMN. Kesulitan mendapatkan informasi terkait dengan transparansi keuangan tadi adalah alasan utama dari dikeluarkannya statement tersebut. Ini sebagai tanggapan dari pernyataan pihak universitas yang menyatakan bahwa UI adalah salah satu perguruan tinggi yang sudah menjalankan fungsi transparansi dalam tata kelolanya.

Menurut pernyataan dari Febri Hendri, sudah saatnya demokrasi itu juga diterapkan di lingkungan kampus. Demokrasi ini salah satunya bisa ditunjukkan dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik. “Dibuka sajalah ke publik apa susahnya? Biar mahasiswa juga belajar demokrasi di kampus,“ ucap Febri.

Ketidaktransparanan UI terlihat ketika dilakukan wawancara dengan seorang alumni Fakultas Hukum angkatan 2005, Sulaiman Soejono. Sulaiman mengeluhkan banyaknya proyek di lingkungan kampus yang laporan keuangannya dipertanyakan kesahihannya. Beberapa diantaranya adalah sewa bis kuning yang tidak tercatat di rencana strategis UI, penggantian pembatas jalan, pembuatan jalur sepeda, pembangunan gedung yang dananya terlalu irrasional ketimbang kapasitas gedung, dan tata kelola fasilitas UI yang tidak sesuai harapan.  Jika keadaannya seperti ini, tidak heran jika muncul asumsi-asumsi negatif pada pihak rektorat, terutama di tengah kondisi darimana besaran BOP-B yang diperoleh juga masih belum jelas.

Berakar dari semua penjelasan diatas, korupsi akan terjadi karena tidak adanya transparansi dan transparansi itu sendiri tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi. “Jangan-jangan kampus itu miniatur Indonesia sekarang, budaya-budaya feodal jangan lagi ada dikampus, demokrasi harus mulai dari kampus,” tegas Febri. Tentunya yang menjadi harapan adalah jangan sampai kampus yang menjadi center of excellence tempat yang melahirkan kaum-kaum intelektual sejatinya hanya bentuk mini dari kondisi bangsa Indonesia sekarang yang penuh ketidaktransparanan. Sudah saatnya demokratisasi di kampus itu benar-benar diwujudkan.

Dalam keterangan yang disampaikan Vishnu Juwono tertanggal 8 Maret 2011, UI telah mem-publish dokumen-dokumen, seperti laporan keuangan dan RKAT tahun 2007-2009, yang sebelumnya diminta oleh ICW. Apakah informasi yang di-publish telah sesuai dengan yang diharapkan oleh publik? Hal ini dapat Anda lihat sendiri melalui website resmi UI.

 

(M. Fikruzzaman Rahawarin, Desi Sri Wahyu Utami, Edo Yuliandra, Cacih Rusmiyany, dan Cynthia Anggarini)

*tulisan dimuat pada rubrik Tulisan Utama pada Economica Papers 50

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s