Dilema Pembatasan Subsidi BBM

Berbagai gejolak yang terjadi di Timur Tengah serta cuaca dingin ekstrem di belahan bumi bagian utara menyebabkan harga minyak per barelnya melambung tinggi. Menghadapi kenyataan seperti ini, pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam. Sebagai upaya untuk mengurangi beban subisidi BBM yang kian membengkak, terpilihlah tanggal 1 April 2011 yang awalnya digadang-gadang pemerintah sebagai tanggal pemberlakuan kebijakan pembatasan subsidi BBM. Alasannya, dana pembatasan ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara. Imbasnya, seperti yang dapat diduga, masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampaknya segera bergejolak. Akan tetapi, baru-baru ini, suatu kabar tersiar bahwa pembatasan subsidi akan diundur. Lalu, bagaimana kelanjutan kebijakan ini nantinya?

Darimana Asal Muasal Kebijakan Ini?

Dimulai dari cuaca ekstrem yang terjadi di belahan bumi bagian utara menyebabkan kebutuhan akan bahan bakar minyak meningkat. Di negara Amerika Serikat dan Kanada, badai salju terus melanda menyebabkan aliran listrik terputus. Padahal kebutuhan pemanas ruangan sangat dibutuhkan untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Hukum ekonomi berlaku, ketika permintaan minyak meningkat, otomatis harga akan meningkat. Ditambah lagi gejolak yang terjadi di Timur Tengah, yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak dunia terbesar, menyebabkan kekhawatiran akan ketersediaan pasokan minyak. Diawali dengan insiden yang terjadi di Tunisia, efek pergolakan menyebar cepat ibarat virus yang menjangkit negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Dilanjutkan oleh revolusi besar negara Mesir yang telah menuruntuhkan 32 tahun rezim Husni Mubarok. Gejala serupa menjalar ke negara sekitarnya seperti Lebanon, Yaman, Algeria, Yordania, Maroko, dan yang terakhir Libya. Tak ayal lagi, harga minyak dunia segera meroket hingga mencapai $100/barel, level tertinggi semenjak Oktober 2008.

Indonesia terkena getahnya. Harga minyak yang mencapai level $ 100/barrel, menyebabkan APBN  membengkak. Untuk meringankan beban subsidi, pemerintah segera mengambil kebijakan untuk membatasi subsidi BBM. Selama ini, pemerintah menilai bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Kebanyakan dari mereka yang menikmati manisnya subsidi BBM ini adalah kaum menengah ke atas yang notabene adalah golongan yang mampu sehingga ditetapkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa mereka yang boleh menggunakan premium bersubsidi hanyalah mobil berplat kuning, sementara mobil plat hitam keluaran tahun 2000 ke atas dilarang. Masyarakat yang biasanya dapat membeli premium dengan harga Rp 4500 per liter sekarang harus bersedia untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 8000 per liter. Selain itu, dengan adanya pembatasan subsidi BBM ini diharapkan alternatif energi lain akan dapat dimanfaatkan dengan lebih intensif, misalnya penggunaan gas sebagai energi alternatif selain bahan bakar minyak.

Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat

Pembatasan BBM bersubsidi akan menimbulkan berbagai kerugian. Industri akan terkena imbasnya. Misalnya saja, jika beban biaya distribusi dan transportasi karyawan naik, maka cost of production industri pasti akan meningkat. Dilihat dari sisi makro, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi. Menanggapi hal ini, dosen ekonomi publik FEUI Ledi Trialdi memberikan pendapat yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa kerugian yang dihadapi industri akibat kebijakan ini hanya terjadi dalam jangka pendek. Akan tetapi jika melihat dalam jangka panjang, industri dan masyarakat akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap harga. Justru, kebijakan ini sangat baik untuk membuat masyarakat dan industri dalam negeri tidak terbuai oleh subsidi yang memberikan ilusi seolah-oleh harga bahan bakar memang murah. Berkaitan dengan inflasi, beliau menambahkan bahwa inflasi merupakan konsekuensi jangka pendek dari kebijakan ini. Akan tetapi, potensi inflasi tidak akan terlalu signifikan. Inflasi mungkin hanya terjadi di bulan-bulan pertama diberlakukannya pengurangan subsidi, hal ini wajar karena perekonomian mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, pemerintah dapat melakukan saving beban subsidi hingga 6 triliun jika kebijakan  ini dilakukan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk melakukan pembangunan infrastruktur atau perbaikan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut dosen ekonomi publik FEUI, Teza Napitupulu, ”Pemberian BLT kepada masyarakat dinilai cukup bagus karena masyarakat dapat menggunakaan dana BLT untuk membeli sesuatu yang merupakan utilitas maksimal mereka.”

Bantuan untuk masyarakat miskin semacam ini, memang tidak serta merta akan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Harus ada beberapa proses yang perlu dijalankan. Mulai dari pendataan dan bagaimana mekanisme pemberian ini akan dilakukan. Alternatif lain, dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, lagi-lagi masalah infrastruktur yang belum bisa mengakomodasi.

Akankah Kebijakan Ini Efektif ?

Kebijakan ini dinilai efektif,  namun harus dilaksanakan dengan timing yang tepat. Pemerintah harus melihat situasi dan kondisi makroekonomi. Jika kondisi makroekonomi dalam negeri belum stabil, maka kebijakan ini jangan terburu-buru dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan ini harus mempertimbangkan waktu dan situasi yang tepat. Jangan dilakukan saat perekonomian sedang tidak stabil seperti saat krisis pangan saat ini atau bersamaan dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Waktu yang baik bisa dilakukan saat bulan-bulan panen raya. Bisa juga kebijakan dilakukan bertahap agar masyarakat dan industri tidak kaget. Atau diuji coba terlebih dahulu di daerah-daerah kecil sebelum diberlakukan di kota besar seperti Jakarta.

Tidak seperti jalan tol yang lancar-lancar saja, pelaksanaan kebijakan ini ibarat jalan berkerikil, pasti terdapat kendala dalam implementasinya. Kendala terbesar muncul dari resistensi masyarakat yang akan banyak mengeluh karena harga premium naik. Selain itu, persiapan pemerintah juga dinilai masih kurang, terutama terkait sosialisasi dan sistem yang akan diterapkan. Pihak utama yang harus siap sebenarnya adalah SPBU,  namun fakta yang ditemui di lapangan mengejutkan. Bahkan, SPBU sendiri belum mengetahui banyak tentang  hal ini.

Sebaiknya pemerintah juga harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Praktek curang dapat terjadi, misalnya terdapat SPBU nakal yang mau menjual premium murah, padahal premium itu merupakan premium oplosan. Konsumen yang irrasional mungkin saja tetap bersedia membeli, walaupun tahu resiko kerusakan mesin yang dapat terjadi. Kalau sudah begitu, lingkunganlah yang menjadi korban. Gas buang premium oplosan tentu akan lebih tidak bersahabat dengan lingkungan daripada premium asli. Oleh karena itu, pengawasan pasca implementasi kebijakan ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga lingkungan tetap selaras.

Lalu, Adakah Alternatif Kebijakan Lain ?

Beberapa pihak menilai kebijakan ini kurang tepat. Alasannya, kebijakan ini dapat menimbulkan praktik arbitrase dan juga penyalahgunaan dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Oleh karena itu, muncul kebijakan satu harga sebagai sebuah solusi. Harga BBM akan diserahkan kepada mekanisme supply dan demand pasar sehingga harga BBM akan sama di semua tempat yaitu harga pasar. Dalam jangka panjang, kebijakan satu harga memang baik, tetapi persiapan pelaksanaannya harus benar-benar mantap.

Langkah lain bisa diterapkan, dengan cara mengajak masyarakat untuk beralih ke bahan bakar gas. Ide di balik kebijakan ini sebenarnya bagus. Selain gas lebih murah, langkah ini juga dapat mengalihkan pola konsumsi kita yang terlalu tergantung pada BBM. Manfaat lainnya adalah pemanfaatan alternatif energi seperti gas, yang selama ini belum tereksplorasi secara maksimal, dapat menghemat cadangan BBM yang kian menipis. Akan tetap penerapan kebijakan Bahan Bakar Gas (BBG) ini dirasakan masih jauh dari jangkauan. Lihat saja, infrastruktur negeri ini belum siap. Melihat dari pengalaman masa lalu, sebenarnya kebijakan ini pernah dilaksanakan sekitar tahun 2003 lalu, tetapi kebijakan ini gagal karena saat itu stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) baru hanya dibangun di Jakarta Timur. Implementasi kebijakan ini dinilai juga kurang cocok untuk saat ini. Pada umumnya, kendaraan bermotor masih memakai BBM sebagai energi penggerak. Kendaraan pengguna BBG jumlahnya masih sedikit, mungkin hanya bus transjakarta yang sering kita temui beroperasi di jalanan. Intinya, untuk menerapkan kebijakan BBG ini, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur yang sudah pasti membutuhkan investasi secara besar-besaran.

Dan Ternyata, Kebijakan Pembatasan Subsidi BBM Diundur

Baru-baru ini, tersiar berita bahwa pemerintah akan mengundur pelaksanaan kebijakan ini. Dari yang awalnya akan berlaku mulai tanggal 1 April 2011 akan diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Saat mengumumkannya, pemerintah juga belum mengungkapkan secara pasti kapan kebiijakan ini akan diaktifkan lagi. Alasannya adalah pemerintah tidak mau berspekulasi jika nantinya kebijakan ini menyebabkan inflasi. Di luar sana, krisis pangan sedang terjadi. Konflik yang menjangkit Timur Tengah dan Afrika Utara belum selesai bergolak. Pemerintah tidak berani menghadapi risiko inflasi yang dapat mengguncang perekonomian Indonesia. Mungkin saja ini merupakan langkah yang tepat karena timing yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sebenarnya, saat yang tepat untuk melaksanakan kebijakan ini adalah bulan-bulan ini karena perekonomian sedang ”aman-aman saja”. Bayangkan jika kebijakan ini dilakukan saat tahun ajaran baru atau hari raya, kebijakan ini tentu akan memicu inflasi di saat pengeluaran masyarakat meningkat sehingga akan menimbulkan protes yang lebih besar.

Seperti yang diungkapkan oleh Ledi Trialdi, ”Diluar itu semua, jika kebijakan pembatasan subisidi BBM ini jadi dilaksanakan. Pemerintah seharusnya memikirkan kompensasi atas kebijakan ini bagi masyarakat, seperti memperbaiki layanan publik, infrastruktur, dan transportasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik dan efisien dari segi pengeluaran pemerintah, hanya saja pelaksaanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang, serta diiringi perbaikan infrastruktur sebagai kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan akibat dibatasinya subsidi BBM.”

 

(Afin Afini & Arlita Puspawati)

*tulisan dimuat dalam rubrik Ekonomika pada Economica Papers 50

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s