Mengurai Benang Kusut Kemiskinan di Indonesia

Enam puluh lima tahun sudah Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas tanah dan airnya. Tiga kali transformasi pemerintahan telah dilalui bangsa ini, dimulai dari zaman orde lama, berganti ke orde baru yang kemudian digulingkan oleh masa reformasi. Sudah enam presiden bergantian memimpin negeri ini. Semua dilakukan dengan harapan untuk membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, apakah negeri ini sudah mencapai harapan tersebut? Apakah negeri ini sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dan penjajahan dalam bentuk apapun. Nyatanya, enam puluh lima kali Indonesia melewati tanggal 17 Agustus, Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, serta jenis baru imperialism, yaitu kapitalisme. Adakah yang salah dari proses pembangunan Indonesia? Mengapa hingga saat ini kemiskinan menjadi suatu momok yang tak terpecahkan jalan keluarnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang mengakar kuat pada negara ini. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukanlah suatu akibat dari sebuah tindakan yang dilakukan kemarin sore. Kemiskinan yang ada sekarang merupakan sebuah akumulasi efek dari berbagai hal yang saling kait-mengkait yang telah terjadi sejak sebelum negara ini merdeka hingga saat ini. Jadi, kemiskinan di Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilihat dari satu sudut pandang semata. Wajar saja jika penyelesaiannya pun bukanlah perkara mudah karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Segala aspek dari kehidupan dan disiplin ilmu terkait di dalamnya sehingga akan sulit sekali untuk mengurai benang kusut permasalahan kemiskinan yang terdapat di dalam negeri ini.

Secara umum, permasalahan kemiskinan yang terjadi disebabkan tidak hanya oleh faktor ekonomi namun juga berasal dari proses perumusan kebijakan dalam pembangunan Indonesia yang otomatis juga terkait oleh faktor politik di dalamnya. Permasalahan kemiskinan di Indonesia semakin berlarut-larut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan pembangunan dan redistribusi pendapatan antar daerah maupun antar golongan masyarakat, korupsi, tidak seimbangnya kemajuan di sektor riil dan sektor keuangan, serta tidak jelasnya arah perencanaan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia jelas sekali terlihat dari perbedaan atau gap antara pembangunan serta perbedaan pendapatan (income/capita) di Ibukota Jakarta dan di luar kota Jakarta, gap antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta gap antara daerah di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Ketimpangan antardaerah di Indonesia disebabkan oleh perbedaan distribusi pendapatan antar-daerah. Distribusi pendapatan lebih besar diterima oleh daerah yang lebih maju ketimbang daerah kurang maju, atau antara daerah yang kaya sumber daya alam dibanding dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Selain itu, perbedaan distribusi pengeluaran pemerintah di pusat dan di daerah juga menjadi penyebab munculnya ketimpangan antardaerah.

Ketimpangan antardaerah ini selanjutnya membuat daerah-daerah yang belum maju tidak mampu mengembangkan potensinya karena adanya berbagai keterbatasan dalam bentuk modal, tenaga kerja yang berkualitas, sumber daya alam, dll. Sehingga daerah yang belum maju semakin terpuruk sedangkan daerah yang lebih maju semakin maju. Adanya ketimpangan daerah ini selanjutnya membuat produktivitas setiap daerah menjadi berbeda antar daerah yang satu dan yang lainnya. Di daerah yang lebih maju dimana tersedia berbagai fasilitas penunjang seperti infrastruktur yang baik, sumber daya alam dan manusia yang berlimpah membuat daerah maju lebih produktif. Perbedaan produktivitas ini kemudian membuat tingkat pendapatan di daerah maju lebih tinggi dibanding tingkat pendapatan di daerah yang masih tertinggal. Perbedaan pendapatan antardaerah selanjutnya membuat alokasi sumber daya manusia yang berkualitas lebih terpusat pada daerah-daerah maju yang kaya dan meninggalkan daerah-daerah yang masih tertinggal. Akibatnya, daerah yang maju semakin maju, daerah yang tertinggal semakin tertinggal.

Ketimpangan antardaerah yang terjadi juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan kepentingan yang mempengaruhi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan yang terkait di setiap masing-masing daerah. Dalam kebijakan publik selalu ada unsur politik yang mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu yang kemudian dapat mempengaruhi arah suatu kebijakan. Dalam kasus ketimpangan antardaerah di Indonesia terdapat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan alokasi dana antardaerah berbeda dan malah terjadi misalokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki cukup informasi yang relevan mengenai apa yang benar-benar publik butuhkan, mengenai kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Atau ada kemungkinan pemerintah diatur oleh kekuatan-kekuatan politik dan golongan tertentu yang tidak melibatkan kepentingan masyarakat dalam mengambil kebijakan pengalokasikan sumber daya.

Kini pemerintah berusaha memecahkan masalah ketimpangan sosial melalui desentralisasi. Namun, adanya desentralisasi juga belum mampu untuk memperkecil gap antar daerah di Indonesia. Bahkan, dari banyak penelitian yang dilakukan, desentralisasi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan desentralisasi yang terjadi di Indonesia tidak diringi dengan perencanaan yang matang dan kesiapan dari seluruh pihak (pemerintah daerah dan pusat) sehingga implementasinya di lapangan belum dapat berjalan secara maksimal. Malah dengan adanya desentralisasi  semakin memperparah korupsi yang kini meluas hingga ke aparat pemerintah daerah. Adanya kebebasan dalam mengatur alokasi dana yang diberikan oleh pusat ke daerah tanpa kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana membuat kesempatan untuk korupsi di kalangan pemerintah daerah semakin besar. Akibatnya, tujuan sesungguhnya dari pelaksanaan desentralisasi untuk memperkecil ketimpangan baik antardaerah dan daerah-pusat menjadi tidak tercapai dan malah semakin memperbesar gap.

Faktor lain yang membuat negara ini belum terbebas dari kemiskinan adalah penyakit korupsi yang sudah mengakar ke urat nadi di seluruh lapisan pemerintahan di Indonesia. Tidak perlu dijelaskan lagi betapa efek korupsi bisa sangat menghancurkan pembangunan suatu negara. Dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat beralih ke kantong-kantong koruptor yang akibatnya malah menghambat pembangunan negara. Proyek pemerintah tidak pernah berjalan lancar, dana proyek pembangunan tidak pernah seutuhnya sampai ke sasaran yang dituju. Semakin jauh dan rumit birokrasi yang harus dilalui dana dari pusat ke sasaran yang dituju, semakin besar kemungkinan dana tersebut tidak sampai ke tangan yang tepat. Karena semakin panjang birokrasi dan semakin jauh jarak fisik daerah dari pusat, korupsi semakin tidak bisa terpantau. Akibatnya, semakin jauh jarak suatu daerah dari pusat, semakin rendah kesejahteraan daerah tersebut.

Selain itu, ketidakseimbangan antara kemajuan di sektor moneter dan sektor riil juga mempengaruhi terhambatnya pembangunan di Indonesia. Di Indonesia sektor keuangan atau moneter berkembang lebih pesat dibanding sektor riil. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia yang rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah lebih bergantung pada sektor riil terutama di sektor informal yang padat karya. Sedangkan sektor keuangan yang merupakan sektor formal hanya dapat menyerap sedikit tenaga kerja, itu pun terbatas hanya kepada tenaga kerja yang memiliki skill dan tingkat pendidikan tertentu dan tentu saja modal. Oleh karena itu, sektor keuangan hanya terpusat pada kota-kota besar seperti Jakarta yang pembangunannya sudah maju dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia yang sebagian besar masih berupa daerah rural atau daerah pertanian.

Adanya globalisasi yang meliberalisasikan perdagangan dan sistem keuangan membuat Indonesia bagaikan terbawa arus pasar. Padahal Indonesia sendiri belum memiliki fondasi ketahanan ekonomi yang kuat untuk mampu bersaing di dalam dunia yang kini mengusung liberalisme. Fondasi ekonomi yang kuat harus berpangkal pada ketahanan ekonomi di dalam negeri, yaitu produksi lokal dalam negeri. Ketika Indonesia belum mantap dengan produksi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhan domestik, Indonesia terlanjur basah terbawa arus perdagangan yang menyebabkan neraca perdagangan kita selalu defisit.

Ironi sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara agraris tapi kini beras masih harus diimpor. Negara bahari yang sebagian besar luas wilayahnya merupakan perairan tapi batas lautnya sendiripun tidak jelas, pulau terluarnya diambil negara lain, dan isi lautnya dicuri nelayan asing. Ironi sebuah negara yang menyatakan dirinya kaya-raya akan hasil bumi dan laut yang melimpah namun yang bisa dilakukan hanyalah menguras perut bumi dan lautnya dan menjual dengan harga murah ke luar negeri dan kembali di jual di sini dengan harga yang mahal.

Adanya lieberalisasi di sektor keuangan juga membuat Indonesia bagaikan silau dengan janji manis profit dalam waktu singkat dari aliran uang panas yang masuk ke dalam negeri. Akibatnya perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Ketika ada gejolak pada sistem keuangan di dunia efeknya langsung merambat ke Indonesia. Sedikit saja ada spekulator nakal, sektor keuangan yang tidak disokong oleh sektor riil yang maju menyebabkan perekonomian di dalam negeri semakin mudah collapse.

Berkembang pesatnya sektor keuangan menjadikan Indonesia sebagai lahan subur bagi si pemilik modal yang sesuka hatinya menaruh modal di Indonesia dan sesuka hatinya pula menarik modal dari Indonesia. Akibatnya perputaran modal juga hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya pemilik modal, pembangunan hanya terjadi di kota-kota besar. Pendapatan hanya diterima oleh seglintir orang pemilik modal, akibatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya menjadi ilusi semu semata. Karena pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh resdistribusi pendapatan yang adil dan merata. Di Indonesia orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, ketimpangan pun menjadi semakin besar.

Faktor lain yang juga menyebabkan permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak pernah padam ialah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketidakseriusan pemerintah terlihat dari tidak jelasnya arah pembangunan di Indonesia. Silih berganti periode kepemimpinan dari satu Presiden ke Presiden lainnya tidak terlihat adanya suatu program pembangunan yang berkelanjutan. Masing-masing pemimpin negara di negeri ini sepertinya hanya berusaha untuk menyenangkan kepentingan kelompok partainya selama ia berkuasa. Tidak ada suatu kejelasan mau di bawa kemana arah pembangunan di negeri ini yang seharusnya terlihat dari program kebijakan nyata yang berkesinambungan. Selama ini yang kita dengar hanyalah slogan-slogan dan janji-janji manis kepala negara yang kemudian dianggap sebagai suatu kebohongan publik semata.

Ketika para tokoh lintas-agama menyebut Presiden berbohong, mungkin itu merupakan suatu bentuk luapan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan di negerinya. Kekecewaan rakyat yang timbul ketika pembangunan yang dilakukan negeri ini semata-mata hanyalah untuk mengejar angka dan data. Apalagi jika angka dan data tersebut dimanipulasi demi sebuah pencitraan diri belaka. Seolah-olah pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah hanya berorientasi kepada growth, tanpa menghiraukan tentang redistribusi dan lapangan kerja. Sehingga ketika diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dimiliki dan dinikmati oleh segilintir kelompok masyarakat yang bermodal. Sedangkan jumlah orang miskin terus bertambah. Inilah bentuk dari kapitalisme, pasar hanya bergerak untuk mereka yang memiliki modal. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Untuk menyelesaikan permasalah kemiskinan banyak rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Namun yang paling penting untuk dilakukan pemerintah ialah dengan memberdayakan atau meng-empower orang miskin. Kemiskinan disebut juga sebagai vicious cycle atau lingkaran setan yang tak ada ujung-pangkalnya. Seorang keluarga yang miskin akan melahirkan anak dalam kondisi yang serba kekurangan, anak ini kemudian menjadi miskin, ketika anak ini memiliki anak, anaknya juga miskin dan seterusnya rantai kemiskinan berputar tiada akhir. Satu hal yang dapat memutus rantai kemiskinan ini ialah melalui pendidikan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia memiliki jumlah penduduk kurang lebih 237 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010. Hal ini membuat Indonesia memiliki sumber daya manusia melimpah yang seharusnya dapat menjadi modal utama pembangunan bangsa. Menurut Todaro manusia sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor produksi yang paling strategis di dalam fungsi produksi. Manusia dikatakan sebagai faktor prosuksi yang paling strategis dikarenakan manusia merupakan satu-satunya faktor produksi yang dapat menggerakkan variable-variabel faktor produksi lainnya (modal, tanah atau sumber daya alam, teknologi, dll). Oleh karena itu selain sebagai objek dari pembangunan, manusia merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Maka tak dapat disanggah lagi bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam pembagunan suatu bangsa.

Sebuah ironi bila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang begitu berlimpah namun sumber daya manusia yang berlimpah ini tidak cukup untuk membawa berkah bagi pembangunan Indonesia.  Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih sangat rendah. Seperti yang telah disampaikan di atas, pembangunan infrastruktur yang tidak merata membuat daerah-daerah terpencil di luar Jakarta dan Pulau Jawa tidak terjangkau oleh akses pendidikan yang berkualitas. Sehingga pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh orang-orang beruntung yang memang memiliki modal untuk membiayai pendidikan yang berkualitas yang keberadaannya terpusat hanya di kota-kota besar. Maka jumlah penduduk yang besar tanpa diiringi dengan kualitas manusia yang memadai, selanjutnya hanya akan menambah beban negara ketika rasio penduduk produktif lebih kecil dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif.

Oleh karena itu yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pemerataan pembangunan nasional antar-daerah. Pemerintah harus berani berinvestasi tinggi pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Jangan mengharapkan swasta untuk berinvestasi di daerah jika infrastruktur yang memadai belum tersedia.

Lalu perkuat ketahanan ekonomi melalui produksi dalam negeri. Kuatkan sektor-sektor riil yang mayoritas masih bersifat informal dan padat karya dengan dukungan dari pemerintah dari segi akses ke modal, teknologi, pengetahuan, dll. Agar produk dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus dapat bersaing dengan produksi luar negeri dalam hal kualitas dan harga. Indonesia harus mengurangi ketergantungan akan penjualan bahan-bahan mentah yang berasal dari sumber daya alam. Perkuat produksi dalam negeri melalui industri dan pengolahan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia seperti industri dan pengolahan hasil pertanian, kelautan, pertambangan, manufaktur, dll yang memiliki nilai tambah yang tinggi.

Selain itu juga harus ada koordinasi yang baik antar otoritas pemerintah yang mengatur sektor moneter dan sektor riil agar kebijakan yang diambil oleh masing-masing otoritas tidak saling membunuh satu sama lainnya. Tetapi kebijakan yang diambil dapat mengharmoniskan hubungan antara sektor riil dan sektor moneter. Sehingga dapat terjadi keseimbangan antara kemajuan sektor riil dan sektor moneter yang keduanya dapat menopang perekonomian Indonesia.

Namun semua rekomendasi ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada political will dari seluruh lapisan pemerintahan untuk memberantas kemiskinan. Jika kebijakan diimplementasikan tapi di balik implementasi tersebut masih tersembunyi kejahatan seperti korupsi, maka sebaik apapun kebijakan yang diambil tidak akan pernah suskes menyelesaikan masalah. Untuk itu perlu adanya enforcement dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk memberantas segala bentuk korupsi.

Agar enforcement ini berjalan dan dipatuhi maka diperlukan suatu pemerintahan yang benar-benar memiliki legitimasi yang tinggi. Legitimasi ini tidak hanya diperoleh ketika suatu pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena pada kenyataannya di Indonesia pemimpin negara sudah dipilih oleh rakyat, tetapi pada akhirnya rakyat kecewa dengan kinerja pemerintahan sehingga pemerintah tidak memiliki legitimasi yang tinggi. Tidak adanya legitimasi yang tinggi ini entah dikarenakan pemerintah tidak memiliki kekuatan informasi atau tidak memiliki kemampuan enforcement yang tinggi. Ataukah memang tidak adanya political will dari pemerintah sendiri untuk benar-benar mengurusi segala permasalahan yang ada di Indonesia termasuk permsalahan kemiskinan? Hanya moral mereka yang menjabatlah yang bisa menjawab pertanyaan ini.

(Arlita Puspawati)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s