History Repeats Itself, First as Tragedy, Second as Farce*

Sejarah adalah  ingatan kolektif terhadap goresan di masa lalu dan narasi masa kini. Sejarah akan selalu mencatat dan manusia akan mengingat. Namun, sejarah tak selalu sebuah narasi pengetahuan yang benar. Sejarah bisa menjadi narasi penguasa. Membelokan kebenaran atau menutupi agar borok tak tercium hingga pengalaman sejarah berakhir sekedar catatan kaki. Disinilah, seorang terpelajar seharusnya, seperti kata Pramoedya, harus berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Terpelajar harus adil dengan bersuarakan pahitnya kenyataan sejarah sekalipun dilakukan “ibu pertiwi”.

Agustus tahun lalu, masih begitu kentara di ingatan akan kontroversi pemberian remisi kepada 300  narapidana kasus korupsi. Remisi terhadap koruptor dipandang bertentangan dengan semangat pemerintahan SBY untuk memberantas korupsi. Remisi dikhawatirkan mengurangi efek jera. Pemberian remisi ini adalah pengejawantahan dari Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keppres No. 14 Tahun 1999 tentang Remisi. Presiden SBY lebih mendapat sorotan media dalam kontroversi ini. Pasalnya salah satu dari koruptor yang mendapat remisi itu adalah mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan yang tak lain besan SBY.

Namun, dibalik sorotan media terhadap kontroversi ini, dibulan yang sama, ada hal lain menghampiri presiden SBY. Sebanyak 25 organisasi hak asasi manusia dari berbagai negara termasuk Indonesia mengirim surat kepada Presiden SBY meminta pembebasan para tahanan politik di Papua dan Alifuru, Kepulauan Ambon. Surat ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan penelitian oleh Human Rights Watch di bulan Juni 2010 yang berjudul Prosecuting Criminal Aspiration: Indonesia’s Political Prisoners. Dari penelitian ini Human Rights Watch menilai para tahanan politik di Papua maupun Maluku yang mereka teliti 100 orang dinilai tidak bersalah. Untuk itulah pemerintah Indonesia diminta membebaskan mereka. Alasannya, mereka hanya mengekpresikan pandangan politik mereka secara damai.

Para tahanan politik yang diwawancarai oleh Human Rights Watch adalah mereka-mereka yang telah dituduh melakukan kasus makar. Diantaranya ada kasus pengibaran bendera RMS dalam Festival Hari Keluarga Nasional di Stadium Merdeka, Ambon. Dalam Festival 21 Juni 2007 yang dihadiri Presiden SBY itu, sekelompok penari mengibarkan bendera RMS. Johan Teterisa, seorang guru SD yang menjadi pemimpin dalam tarian itu menjadi tersangka. Adalagi nama Reimond Tuapattinaya dalam kasus pengibaran bendera RMS pada tanggal 25 April 2006 di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Nama tahanan politik Papua lain yang masyur adalah Filep Karma. Dia merupakan tapol atas tuduhan makar melalui unjuk rasa dalam rangka upacara peringatan ulang tahun kedaulatan Papua pada 1 Desember 2004.

Penelitian dilakukan oleh Human Rights Watch setelah beberapa organisasi Papua menyurati UN Special Rapporteur On Torture Manfred Nowak. Dalam surat itu diterangkan tentang berbagai kejadian penyiksaan dalam penjara terhadap para tahanan politik Papua. Penyiksaan yang disebutkan seperti tahanan yang dipukul dengan gembok hingga kunci menembus mata kanan. Selain itu, surat tersebut juga menjelaskan adanya fasilitas yang sangat buruk seperti air minum dan makanan yang bermutu buruk.

Selain meminta pembebasan terhadap tahanan politik, dalam laporan yang diterbitkan tersebut, Human Rights Watch meminta pemerintah Indonesia mencabut atau mengubah pasal makar dalam KUHP 106 dan 110. Pasal inilah yang digunakan untuk memenjarakan tapol-tapol ini. HRW juga meminta pemerintah mencabut pasal 6 dalam PP no 77/2007 yang melarang tampilan logo atau bendera separatis. Selain itu, pemerintah diminta merevisi aturan dipenjara agar pihak kemanan mematuhi konvensi standar minimum UN tentang perlakuan terhadap tahanan. Pemerintah segera diminta untuk menanggapi laporan penyiksaan tahanan ini. Namun, hingga sekarang belum ada tanggapan pemerintah atas permintaan ini. Sepertinya pemerintah lebih memilih memberi remisi kepada para koruptor dibanding menanggapi surat dari Human Rights Watch ini.

***

Munculnya tindakan yang dianggap “separatis” dari daerah seperti Papua bukan hal baru. Berawal dari usaha dari presiden Soekarno untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia dibawah slogan “Dari Sabang Sampai Merauke,” mulailah pemicu gerakan “separatis” itu muncul. Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, lembaga yang didukung Kerajaan Belanda, menyatakan orang Papua siap mendirikan negara berdaulat dengan bintang kejora sebagai bendera nasional. Dari kondisi inilah, presiden Soekarno mendatangkan pasukan ke Papua pada awal 1962. Konflik membuncah dan Amerika Serikat ikut nimbrung. Lalu PBB juga turun tangan. Pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 dilangsungkan penentuan pendapat rakyat (Pepera) untuk memilih apakah rakyat papua ingin ikut Indonesia atau tidak. Pepera ini diwakili oleh 1,025 warga Papua, di dalamnya juga termasuk sebagian orang Indonesia yang sebelumnya dikirim ke Papua.

Orang-orang Papua menganggap Pepera sebagai bentuk manipulasi Indonesia untuk menduduki Papua. Pasalnya, tatacara pelaksanaan pepera semuanya diatur oleh Indonesia. Sebelum Pepera dilakukan, orang Papua dikumpulkan oleh tentara Indonesia dalam barak-barak. Mereka diminta memilih Indonesia atau dibunuh. Akhirnya, hasil Pepera menyatakan bahwa orang Papua ingin bergabung dengan Indonesia.

Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia, pada 16 Agustus 1969, pemerintahan presiden Soeharto menjanjikan memberikan otonomi pada warga Papua. Lalu pada masa pemerintahan Soeharto inilah banyak terjadi pelanggaran terhadap HAM. Pada masa pemerintahannya, Soeharto melakukan kebijakan represif terhadap terhadap organisasi Papua Merdeka. Hingga kini, kasus pelanggaran HAM di Papua oleh perwira TNI di Papua tidak pernah diselesaikan.

Tindakan kekerasan TNI terhadap warga Papua sebagai bentuk kekerasan negara pada warganya menjadi salah satu masalah masa lalu yang tidak pernah dibongkar sehingga menjadi pemicu masalah hari ini. Selain itu, masalah pembangunan wilayah Papua yang terus tertinggal juga menambah deretan masalah Papua. Dan juga, ketersingkiran orang asli Papua akibat “diungsikannya” secara besar-besaran warga non-Papua terutama dari Pulau Jawa pada masa Soeharto. Kini, dari total seluruh penduduk Papua yang asli orang Papua hanya sekitar 49%.

Mungkin inilah yang menjadi dasar pemikiran para warga Papua, termasuk tapol Filep Karma, dalam menyatakan aspirasi mereka yang menginginkan Papua keluar dari Indonesia. Aspirasi politik Filep Karma yang diperjuangkan secara damai dianggap tindakan separatis oleh undang-undang Indonesia. Undang-undang Indonesia masih menganggap bahwa menyuarakan kemerdekaan secara damai sebagai tindakan melanggar hukum. Padahal, menyuarakan kemerdekaan adalah bagian dari penyuaraan aspirasi politik. Tentu menyuarakan aspirasi politik secara damai harusnya tidak dianggap melanggar hukum karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan telah dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian dari hak warga sipil seperti yang diatur oleh peraturan internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu International Convenant on Civil and Political Rights.

Terlepas bahwa pemerintah menyebut tindakan menyuarakan aspirasi politik secara damai sebagai tindakan kriminal atau tidak, hal yang lebih mendasar yang harus dilakukan adalah menyelesaikan akar permasalahan munculnya tindakan yang dianggap separatis tersebut. Permasalahan pembangunan Papua harus segera terselesaikan. Begitu juga kasus-kasus kekerasan terhadap warga Papua oleh aparat keamanan pada rezim lalu juga harusnya diselesaikan. Hal ini akan terus menjadi bayang-bayang menakutkan bagi warga Papua jika tidak dibongkar. Mereka–orang Papua–yang hari ini berteriak minta merdeka adalah eskalasi dari permasalahan-permasalahan ini.

Sejarah-sejarah akan selalu tercatat dan manusia akan mengingatnya. Terlepas apakah benar Pepera Papua direkayasa atau tidak oleh pemerintah rezim lalu Indonesia, itu sudah menjadi bagian tragedi sejarah. Sekali lagi, terlepas apakah sejarah itu adalah narasi belokan dari penguasa atau tidak, hal yang lebih penting adalah jangan sampai kata Karl Max bahwa history repeast itself menjadi benar. Meskipun mungkin dimasa lalu, rezim negeri ini pernah melakukan pelanggaran terhadap hak warga sipilnya, jangan sampai dengan mengabaikan laporan dari Human Rights Watch, tragedi pelanggaran hak sipil terulang lagi.

 

*Karl Marx

 

(Riyan Hidayat)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s