INTERUPSI! “Evaluasi Paruh Tahun BPM FEUI 2011: OPK Bermasalah”

Kondisi terkini di kampus abu-abu ini begitu memprihatinkan. Saling serang, tuduh menuduh, dan bahkan kini pengkotak-kotakan golongan semakin terlihat jelas di depan mata. Baru setengah tahun berjalan, BPM FE UI sebagai badan tertinggi di kampus ini, telah kehilangan kepercayaan publik. Pemantiknya adalah BPM ditengarai tidak obyektif dalam melakukan penilaian, penyalahgunaan kekuasaan, katanya.

OPK sendiri sebenarnya merupakan program kerja yang dimandatkan oleh Mahalum FE UI kepada BPM FE UI. Ini dilakukan karena BPM memang bisa dikatakan merupakan representasi dari mahasiswa FEUI secara keseluruhan. Dan hal ini tertuang jelas dalam AD/ART MM FE UI yang menyatakan bahwa BPM merupakan penanggung jawab dari OPK (Pasal 19). Maka dari itu secara hukum dapat disimpulkan bahwa mulai dari proses pembentukan konsep dan mekanisme, bidding, hingga LPJ OPK, itu semua adalah hak dan tanggung jawab BPM dalam mengaturnya.

Katakan yang Benar Itu Benar

Dalam melaksanakan tugasnya, BPM mengadakan open tender untuk mencari siapa-siapa mahasiswa FEUI yang mampu mengemban kepanitiaan ini. Setelah terjadi mekanisme bidding pada open tender gelombang pertama maka didapatkanlah hasil bahwa satu-satunya tim yang maju open tender OPK, tidak qualified untuk menjadi panitia OPK. Melihat hal itu, BPM melakukan open tender dan bidding kedua kalinya.

Dari sini muncul opini yang menganggap aneh hal tersebut. Banyak pihak yang berpendapat bahwa ketika bidding pertama gagal dalam menghasilkan keputusan, maka seharusnya BPM hanyalah melakukan proses fit and proper test saja terhadap calon yang sebelumnya dianggap tidak qualified. Bukan melakukan open tender dan bidding ulang seperti yang dilakukan BPM pada waktu lalu. Opini ini terbentuk karena menurut publik proses itulah yang pada umumnya terjadi.

Setelah dikonfirmasi, BPM menjawab dengan mengatakan bahwa mekanisme tersebut memang mereka yang mengatur. Ketika satu tim tidak lulus maka akan dilempar ke publik berupa open tender lagi. Tim yang kalah pun juga berhak maju kembali asalkan pos-pos yang tidak qualified pada bidding sebelumnya diperbaiki.

Ketika kita melihat sejarah pun sebenarnya, apa yang dilakukan BPM FE UI sudah benar. Pada tahun 2008 silam, misalnya, saat itu bidding OPK yang dilakukan BPM FE UI tidak mendapatkan hasil. BPM melakukan open tender kedua dan gagal. Pada akhirnya BPM FE UI menyerahkan kegiatan OPK 2008 kepada BEM FE UI sebagai pelaksana. Dan itu semua telah diatur dalam TAP BPM FE UI, sebuah produk legislasi yang dimiliki oleh mereka.

Opini publik yang kedua, yang menjadi perdebatan di kalangan mahaiswa FEUI, adalah mengenai proporsi penilaian yang diberikan oleh BPM FE UI kepada BO/BSO dalam memberikan penilaian bidding. BPM di tahun ini membagikan hak penilaian sebesar 20% kepada seluruh BO/BSO yang mengikuti proses bidding dari awal hingga akhir. Sedangkan sisanya, sebanyak 80%, tetap dimiliki oleh BPM FE UI sendiri.

Opini publik memperdebatkan hal itu. Mengapa proporsi hak penilaian begitu tidak seimbang bagi sebuah bidding yang bernama bidding publik tersebut?

Namun, lagi-lagi banyak publik yang tidak menyadari. Sekali lagi ditegaskan bahwa di dalam AD/ART MM FE UI dijelaskan bahwa OPK berada di bawah tanggung jawab BPM FE UI. Sehingga secara logis, proporsi penilaian yang memberikan persentase yang besar kepada BPM seperti itu, memang tidak dapat dikatakan sebuah kesalahan. Justru harusnya kita memberikan apresiasi kepada BPM FE UI sekarang atas iniasiatifnya. Ini karena di tahun-tahun sebelumnya hanya BPM lah yang memiliki 100 persen hak suara untuk memberikan penilaian dalam bidding OPK. Pada saat itu BO/BSO justru tidak memiliki hak suara apapun dan seluruhnya diserahkan kepada BPM.

Pihak BPM mengatakan maksud dari merubah mekanisme tersebut adalah guna membangun rasa saling keterikatan antara mahasiswa FE UI dan membuka pintu demokrasi selebar-lebarnya. Sehingga mahasiswa secara keseluruhan terwakili dalam pemilihan panitia OPK 2011 ini, karena BO/BSO juga bisa dikatakan sebagai representasi mahasiswa FE UI secara keseluruhan di samping BPM.

Opini publik selanjutnya yang menjadi perdebatan adalah mengenai jadwal pelaksanaan bidding OPK 2011 gelombang kedua yang terus menerus diundur. BPM pun mengklarifikasi hal tersebut, bahwa kejadian tersebut bukan karena BPM berpihak dengan memberikan ruang gerak yang lebih bagi salah satu pihak. Dijelaskan bahwa jadwal pelaksanaan terus menerus diundur karena masing-masing pihak, baik itu BPM FE UI dan kedua pihak konstestan panitia OPK 2011, tidak kunjung menemukan titik temu tanggal bidding dilaksanakan.

Bidding gelombang kedua awalnya direncanakan diadakan pada tanggal 1 Juni 2011, tapi kemudian diundur menjadi tanggal 4 Juni 2011 dengan pertimbangan tanggal 1 Juni 2011 baru selesai UAS semester genap. Namun akhirnya diundur lagi menjadi tanggal 6 Juni 2011 karena kedua tim kontestan yang maju berhalangan untuk pelaksanaan bidding pada tanggal 4 Juni 2011. Masing-masing terkendala dengan urusan lainnya dan hal tersebut sudah disetujui kedua belah pihak.

Katakan yang Salah Itu Salah

Proses bidding OPK 2011 yang menuai kontroversi ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena kecerobohan BPM FE UI sendiri dalam pelaksanaannya. Kecerobohan dari pihak yang diamanahkan menyelenggarakan proses tersebut pada akhirnya menimbulkan tanda tanya yang besar. Pertanyaan dari kehebohan publik tersebut juga akhirnya bermuara kepada kecurigaan apakah adanya tendensi subjektifitas pada proses open tender dan bidding OPK 2011 pertama maupun kedua?

Dalam bidding gelombang kedua pun sama bermasalahnya. Saat pihak BPM FE UI yang diwakili tiga orang ketua, bersama perwakilan tujuh BO/BSO yang hadir guna menjalani proses dan mekanisme bidding kedua, misalnya, semua bidder tidak diberikan form penilaian oleh pihak BPM FE UI. Lantas, apa yang harus dinilai para bidder ketika pada saat bidding dilaksanakan form penilaian tidak dimiliki pada saat itu juga, tetapi justru baru diberikan keesokan harinya setelah bidding selesai? Bahkan mekanisme penilaian pun tidak dijelaskan. Apakah para bidder harus mengingat-ingat saja apa yang mereka alami selama 19 jam proses bidding untuk memberikan nilai? Aneh!

Terpapar diatas bahwa mekanisme yang tidak jelas mengenai penilaian. BPM juga dengan sadar mengakui bahwa itu memang merupakan kesalahan mereka, yang baru memberikan form dan mekanisme penilaian setelah hari bidding dilaksanakan. Lalu kemana BPM yang juga memperjuangkan sinergitas? Masih selaraskan BPM yang berjalan dengan visi mereka? Profesionalisme BPM FE UI dipertanyakan.

Fakta berikutnya yang menjadi perdebatan publik adalah adanya salah satu tim yang sempat melakukan revisi pada pre-proposal mereka, yang justru ini dilakukan setelah pengumpulan pre-proposal kepada BPM FE UI memasuki tenggat waktu pengumpulan. Siapa yang tidak curiga, ketika tenggat waktu pengumpulan pre-proposal telah selesai dan BPM FE UI pun telah mengunggah file pre-proposal kedua tim ke internet agar dapat dibaca oleh publik. Namun ternyata pada saat biding dilaksanakan pre-proposal yang dibahas oleh salah satu kontestan bukanlah pre-proposal sebelumnya. Apapun alasannya ini tidak dapat dibenarkan dalam proses bidding pada umumnya. Dengan menyetujui terjadinya hal tersebut pantaslah jika publik kembali bertanya-tanya, dimana profesionalitas BPM FE UI?

Penundaan pengumuman hasil bidding yang tertunda-tunda pun menjadi pertanyaan publik. Apakah terjadi deal-deal khusus pada prosesnya? Mengenai ini BPM FE UI mengklarifikasi bahwa penundaan pengumuman hasil bidding dikarenakan ada BO/BSO yang tidak mengumpulkan pada waktu yang ditentukan yaitu rabu tanggal 8 Juni 2011. Pihak BPM FE UI pun berusaha meyakinkan bahwa tidak ada campur tangan dari tiga ketua BPM dalam pengumpulan nilai, bahkan satu sama lain diantara mereka bertigapun tidak pernah melakukan komunikasi terkait penilaian menjeleng pengumuman.

Namun, penelusuran tim Interupsi, Economica, mendapatkan hasil fakta seperti ini : HUMUS dan MSS merupakan dua BO/BSO yang mengumpulkan hasil penilaian terakhir. Prasidya Ilvan selaku salah satu bidder, yang merupakan salah satu ketua BPM yang kini disoroti, juga mengumpulkan pada gelombang terakhir, yaitu pengumpul ke-tiga terakhir. Dan sebelum Ilvan, satu BO/BSO yang mengumpulkan adalah FSI. Fakta ini memang tidak cukup kuat membuktikan adanya tendensi nepotisme di dalam tubuh BPM FE UI seperti yang dikatakan berbagai pihak. Namun, satu fakta yang didapatkan dari investigasi ini adalah keleluasaan PI BPM dalam hal pengumpulan nilai hingga ke tahap pengumuman.

Kehilangan Kepercayaan Publik

Kelalaian BPM dalam proses bidding OPK kemarin pada kenyataannya membuat kampus abu-abu ini semakin terkotak-kotakkan. Seluruh ketidakjelasan mengenai mekanisme open tender dan bidding ini kepada para bidder, kepada publik yang minim tersentuh publikasi, dan kepada seluruh mahasiswa FE UI yang harusnya ikut aktif dalam proses ini, wajar bila timbul pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kebanyakan dari mereka, yang merupakan para pembentuk opini, adalah mereka-mereka yang tidak hadir sewaktu bidding berlangsung. Akhirnya assymetric information yang terjadi dan ditambah sikap BPM yang cenderung tertutup berujung pada makin tebalnya border antar mahasiswa di lingkungan FE UI.

Pembentukan opini publik telah mengarah kepada hilangnya kepercayaan publik pada BPM FE UI selaku badan tertinggi di kampus ini yang diharapkan selalu bertindak obyektif dalam mengambil keputusan, bukan tunduk pada golongan tertentu. Dan ini jelas sebagai sesuatu yang berbahaya bila dibiarkan, baik itu kepada instansi BPM FE UI itu sendiri ataupun panitia OPK yang telah terpilih. Kita tentu tidak menginginkan enam bulan selanjutnya, BPM tidak lagi dianggap oleh masyarakat FE UI. Kita juga tentu tidak menginginkan OPK 2011 tidak didukung oleh seluruh mahasiswa FE UI.

Sebenarnya yang dipermasalahkan publik FE UI adalah kejelasan BPM terhadap mekanisme bidding hingga penilaian yang telah dikeluarkan. BPM agaknya bisa melakukan pertanggungjawaban ketika hilangnya kepercayaan publik seperti sekarang. Yang publik harapkan jelas pertanggungjawaban agar masalah ini selesai, bukan malah mendengar BPM mengelak dengan memberikan logika “Pengumuman nilai bidding yang ditempel di mading BPM, sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban dari setiap bidder baik BPM maupun BO/BSO, jadi kalau mau pertanggungjawaban publik ya tinggal lihat di mading”.

Ini secara logika, mungkin ada benarnya. Tapi apakah itu cukup menjawab bahwa benar tidak ada keberpihakan BPM dan nepotisme pada salah satu calon? Apakah cukup menjawab bahwa kedua tim melalui mekanisme yang jujur dalam pelaksanaan? Atau pertanyaan apakah cukup menjawab minimnya sosialisasi dan publikasi terhadap mekanisme open tender hingga bidding OPK kepada publik dan BO/BSO? Dan yang paling penting apakah cukup menjawab hilangnya kepercayaan publik atas BPM FE UI yang sudah jauh dari profesionalitas ini?

Kami tidak ingin lagi mendengar sewaktu para petinggi BO/BSO mengadakan EEF pada 13 Juni 2011 yang mendapatkan kesan tidak ada niatan BPM untuk meluruskan masalah yang telah terjadi. Dilecut dulu baru berjalan. Entah BPM tidak tahu, entah pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak mau tahu dengan masalah yang terjadi, dengan alasan “topik ini sangat debatable”, BPM tidak bersedia menjawab hal tersebut pada pertemuan EEF 13 Juni 2011, Senin malam di ruangan BPM. Semakin seperti negeri dongeng ketika BPM menjawab belum mau klarifikasi karena “capek” mengingat masalah dan urusan yang terlalu banyak beberapa waktu ini.

Apapun forumnya, kami dan tentunya publik FE UI mendorong adanya pertanggungjawaban publik mengenai kinerja BPM dalam hal proses bidding OPK 2011. Lepas tangan BPM terhadap masalah ini nyatanya justru membangun opini-opini miring mengenai organisasi tertentu dan pihak tertentu. Cukup sudah kita menuduh dan mencerca pihak-pihak tertentu. Masalah yang nyata adalah pengkotak-kotakkan mahasiswa FE UI dan yang paling utama adalah kenyataan hilangnya kepercayaan publik kepada BPM FE UI.

Diharapkan forum tersebut dapat membuktikan baik itu BPM ataupun publik bahwa kita harus profesionalisme sebagai mahasiswa, yang berpikir secara terbuka dan tidak terikat satu kewajiban terhadap golongan tertentu. Dan ketika pertanyaan bagaimana evaluasi paruh tahun BPM FEUI 2011 dilihat dari kasus OPK, tampaknya kita harus menunggu sampai forum ini terlaksana dan mendapatkan keputusan jalan keluarnya, sebelum menemukan jawabannya. Semoga.

(Jombang Santani Khairen, Faris Marino, dan Triasa Agung Laksana)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s