Paguyuban Daerah, Lebih dari Sekedar Keluarga

Banyaknya jumlah paguyuban daerah di Universitas Indonesia (UI) agaknya tidak terlalu mencengangkan. Ini disebabkan UI membuka pintu masuk kepada seluruh pelajar SMA dari Sabang hingga Merauke yang mampu secara akademik untuk belajar, menuntut ilmu, dan membuka gerbang masa depan di kampus ini. Karena jauh dari kampung halamannya, rindu akan obrolan tentang kehidupan di daerah, dan segala hal lain mengenai daerah asal mereka, para mahasiswa daerah itu kemudian berkumpul dan lama kelamaan membentuk paguyuban. Saat ini kita mengenal paguyuban-paguyuban itu dengan nama IMAMI (Minang), SAIMALA (Lampung),  MAKABON (Cirebon), URBAN (Bandung), dan masih banyak  lainnya. Tercatat sebanyak 52 paguyuban daerah terdapat di UI.

Kontribusi Tanpa Batas

Tahun ajaran baru belum akan dimulai. Mahasiswa UI tengah menikmati libur panjang mereka selama tiga bulan, mulai dari Juni hingga Agustus. Sebagian mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk pulang ke kampung halamannya, namun sebagian lagi bertahan di Depok dengan berbagai alasan, diantaranya untuk ikut serta dalam rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru di kampus UI.

Saat registrasi ulang tanggal 31 Mei dan 1 Juni silam, paguyuban daerah turut serta menyambut adik-adik mahasiswa baru yang lolos SNMPTN Undangan. Paguyuban daerah  juga mendata nama-nama dan menjawab semua kebingungan mereka pada hari itu, sama seperti yang dilakukan BEM tiap fakultas. Tidak bisa dipungkiri, seorang mahasiswa baru, terutama yang berasal dari daerah, saat itu akan mencari senior yang dirasa paling dekat dengannya. Senior tersebut bisa yang berasal dari satu SMA, satu kota, ataupun satu provinsi. Tujuannya cuma satu, yaitu meminta bantuan dalam segala hal, mulai dari panduan dalam advokasi BOP-B, hingga bantuan untuk mencari rumah kost.

“Tadinya saya tidak tahu UI itu kampusnya dimana. Negeri atau swasta. Senior di MAKABON (Makara Cirebon) sampai menjemput saya ke kampung ketika saya diterima di UI, membawa ke Depok, dan hingga sekarang masih tinggal bersama,” ungkap Maman Abdurrakhman, ketua BEM UI periode 2010/2011 yang juga mahasiswa daerah asal Cirebon.

Kontribusi mahasiswa daerah yang tergabung dalam berbagai paguyuban daerah sebenarnya tidak hanya sebatas penyambutan mahasiswa baru. Pada libur semester ganjil di bulan Januari, berbagai paguyuban melakukan serangkaian kegiatan di daerah masing-masing, diantaranya berupa roadshow ke sejumlah sekolah yang tersebar di daerah asal mereka dengan tujuan untuk sosialiasi mengenai jalur masuk UI, jurusan-jurusan yang ada di UI, hingga trik-trik belajar yang efektif agar bisa lolos dari berbagai seleksi masuk universitas. Adapun kegiatan lain yang dilakukan paguyuban daerah adalah bedah kampus, try out, atau bahkan pelatihan motivasi.

Mereka berupaya bagaimana agar adik-adik SMA di daerah asal mereka bisa mendapatkan segala informasi mengenai UI dan mendapatkan bekal yang cukup sebelum berperang menempuh ujian masuk universitas. Kegiatan seperti bedah kampus dan try out mungkin adalah kegiatan yang paling berdampak besar terhadap jumlah mahasiswa suatu daerah yang diterima di UI. Hal ini diungkapkan oleh Dian, mahasiswi Fakultas Ekonomi angkatan 2010 asal Lombok, yang tergabung dalam paguyuban SASAMBO, “Dampaknya, tahun 2011 ini, dari jalur SNMPTN Undangan saja sudah ada sembilan belas orang mahasiswa asal Lombok yang diterima di UI. Dulu, hanya belasan orang.”

Namun, perlu diketahui bahwa paguyuban-paguyuban daerah yang merupakan salah satu garda terdepan publikasi informasi UI justru belum memiliki status legal. Untuk memudahkan proses legalisasi oleh rektorat, sebenarnya telah dibentuk sebuah organisasi aliansi tempat berkumpulnya seluruh paguyuban daerah, yang disebut dengan Paguyuban Nusantara. Seperti yang diungkapkan oleh Maman,  “Paguyuban Nusantara ini sebaiknya dijalankan dalam bentuk organisasi aliansi sehingga rektorat tidak takut harus mengakomodasi 52 paguyuban daerah, cukup satu saja–Paguyuban Nusantara.” Tapi tampaknya, hingga saat ini pun Paguyuban Nusantara masih mengalami nasib yang sama dengan paguyuban-paguyuban daerah–belum memiliki status legal.

Paguyuban Nusantara di Mata Petinggi Lembaga Kemahasiswaan

Pada tanggal 8 Juni 2011, tim Economica Papers menghadiri sebuah forum yang diselenggarakan oleh pihak Paguyuban Nusantara, bertempat di lobi Fakultas Hukum UI. Pada forum ini, pihak Paguyuban Nusantara menghadirkan KetuaBadan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI), Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UI (DPM UI), dan Anggota Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM).

Ibnu Budiman selaku ketua Paguyuban Nusantara menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mencari jalan bagi Paguyuban Nusantara agar dapat diterima oleh pihak rektorat sebagai sebuah organisasi resmi yang berada di bawah naungan UI. Hal ini kemudian dikaji dari urgensi keberadaan paguyuban, pola hubungan antara paguyuban dengan lembaga organisasi kemahasiswaan lainnya, dan bentuk serta kedudukan Paguyuban Nusantara sendiri.

Ketiga unsur lembaga tersebut sepakat bahwa urgensi paguyuban sangat jelas. “Paguyuban merupakan aset yang mampu berperan dalam memfasilitasi mahasiswa daerah dalam penanganan masalah akademik maupun nonakademik,” ungkap Andreas Sanjaya, anggota MWA UI UM. “Paguyuban Nusantara juga mampu menggaungkan nama UI seantero Indonesia,” sambungnya.

Ada pula yang memberi pandangan lain mengenai peran Paguyuban Nusantara dalam advokasi BOP-B. Eko Aditya Rifai, ketua DPM UI menyatakan, “Paguyuban Nusantara bisa ditolak dalam proses legalisasi oleh rektorat karena telah mengambil peran dari BEM UI.” Peran advokasi ini memang telah dijalankan oleh BEM sedari dahulu. Namun, mengingat singkatnya waktu yang diberikan pihak rektorat untuk mengurus BOP-B, tentunya peran dari Paguyuban Nusantara yang memiliki kecepatan dan keleluasaan komunikasi kepada para mahasiswa baru, harus lebih dipertimbangkan lagi. Maman pun berpendapat bahwa sah-sah saja jika Paguyuban Nusantara dilegalkan asalkan memiliki diferensiasi dari UKM dan organisasi lain. Sejalan dengan yang diungkapkan Eko, mengenai fungsi advokasi BEM.

Berkaitan dengan hal ini, Ibnu memberikan konfirmasi, “Paguyuban tidak hanya sebatas advokasi mahasiswa baru. Kami punya visi yang lebih besar yaitu Akselerasi Otonomi Daerah yang kemudian diturunkan kedalam tiga hal: pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pelestarian kebudayaan.” Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin kalau Paguyuban Nusantara bisa mengakomodir lulusan UI asal daerah untuk bekerja di daerah masing-masing. Bisa saja Paguyuban Nusantara memiliki badan Ikatan Alumni sendiri. Hal ini tentu mendukung visi dari Paguyuban Nusantara. Namun, apa kata rektorat?

Paguyuban Nusantara di Mata Rektorat

Ditemui di ruanganya di gedung Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu lantai 2, Kamarudin, Direktur Kemahasiswaan UI, menanggapi perihal keberadaan paguyuban di lingkungan UI sebagai suatu yang manusiawi.  “Ini kan semacam fitrah manusia. Kalau mereka (mahasiswa daerah-red) hadir dalam sebuah tempat yang asing dan jauh dari kampung halaman, maka yang pertama kali dicari adalah siapa saja yang berasal dari satu kampung atau dari daerah asal yang sama. Saya rasa ini manusiawi.”

Namun, beliau menekankan bahwa pihak rektorat tidak bisa melegalkan dan mengakomodasi keberadaan paguyuban-paguyuban daerah maupun Paguyuban Nusantara. Keputusan tersebut diambil berdasarkan SK Rektor yang mengatur tentang organisasi dan tatalaksana kemahasiswaan (SK Ortala) dan peraturan menteri tentang hal yang sama. Dalam SK Rektor yang kini berlaku, tidak ada hal yang menjelaskan tentang keberadaan paguyuban daerah. Meski peraturan menteri yang dimaksud Kamarudin sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah, pihak rektorat tidak bisa dengan serta merta membuat SK Rektor yang mengatur dan melegalkan keberadaan paguyuban, karena ketika kelak peraturan menteri tersebut diresmikan, SK Rektor baru yang mengatur keberadaan paguyuban ini akan gugur dengan sendirinya, dan paguyuban akan kembali menjadi organisasi mahasiswa yang tidak diakui oleh perguruan tinggi.

Belum legalnya status paguyuban daerah memberikan pengaruh ketika paguyuban-paguyuban ini ingin meminjam fasilitas yang ada di UI untuk melakukan kegiatan, misalnya ruangan pertemuan. Pihak UI tidak serta merta memberikan izin dan cenderungdipersulit. “Kalaupun diberi izin, maka biaya yang dikenakan sama dengan yang dikenakan pada pihak luar UI,” ungkap Ibnu. Menjadi suatu hal yang dipertanyakan memang ketika paguyuban tersebut ingin memberikan kontribusi terhadap pihak UI namun justru terganjal masalah birokrasi.

Donanta Dhaneswara, Direktur Umum dan Fasilitas UI, menyatakan bahwa paguyuban-paguyuban daerah tidak diberikan izin agar tidak terjadi pengkotak-kotakan antar mahasiswa daerah atau yang disebut dengan primordialisme. Ketika satu paguyuban daerah mengadakan kegiatan dengan fasilitas yang diberikan UI, maka mahasiswa di luar paguyuban tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Hal inilah yang menjadi alasan dari beliau. Namun, ketika dikonfirmasi kembali, salah satu paguyuban daerah, IMAMI, membantah hal tersebut. Mereka menyatakan bahwa hingga sejauh ini setiap kegiatan yang mereka lakukan terbuka untuk umum. Membingungkan, memang.

Kamarudin menyatakan bahwa pihak rektorat sebenarnya mendukung kontribusi dari mahasiswa-mahasiswa daerah tersebut, asalkan tidak membawa nama paguyuban daerah. “Kalau mahasiswa daerah datang atas nama mahasiswa asal daerah tertentu, maka izin dari rektorat akan lancar-lancar saja, namun kalau mereka membawa nama suatu paguyuban daerah, maka kami tidak akan membantu mereka.”

Kamarudin juga mempertanyakan kembali dasar apa yang akan digunakan bagi rektorat jika ingin melegalkan paguyuban-paguyuban daerah dalam bentuk UKM karena pembentukan UKM seharusnya menggunakan asas pengelompokan minat dan bakat. “Paguyuban Nusantara kan bukan merupakan organisasi yang berdasarkan minat dan bakat. Kalau UI melegalkan Paguyuban Nusantara maka akan menjadi preseden bagi kampus lain. Lalu, apa bedanya melegalkan Paguyuban Nusantara dengan melegalkan KAMI, HMI, GMNI dan ormas lainnya?”

Langkah Selanjutnya?

Niat mulia untuk melegalkan status Paguyuban Nusantara nampaknya masih harus menempuh jalan panjang. Paguyuban Nusantara memang telah melakukan berbagai persiapan untuk menuntut legalisasi dari keberadaan mereka, tak lepas dari dukungan tiga lembaga kemahasiswaan di UI.

Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh Paguyuban Nusantara: Sejauh manakah mereka siap berususan dengan birokrasi rektorat yang berbelit? Dari sisi internal Paguyuban Nusantara sendiri, sudahkah seluruh paguyuban daerah satu suara untuk menuntut hal ini? Kembali kepada Ibnu dan kawan-kawan. Kesiapan itu bisa dari segi struktur organisasi tiap paguyuban, ataupun AD/ART. Serta yang paling penting adalah bagaimana untuk menjawab kekhawatiran rektorat yang takut akan terjadinya pengkotak-kotakan antar mahasiswa daerah kalau Paguyuban Nusantara dilegalkan.

(Jombang Santani Khairen, Bayu Tegar Perkasa, dan Himmahwati Zahara Gani)

*tulisan dimuat dalam rubrik Tulisan Utama pada Economica Papers 52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s