Undang-Undang Mata Uang (Akhirnya) Disahkan

Setelah berlarut-berlarut dan diwarnai perdebatan, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang disahkan sebagai undang-undang baru dalam sidang paripurna pada 31 Mei 2011 lalu. Terdapat beberapa substansi krusial terkait undang-undang ini.

RUU Mata Uang sudah dibahas kembali oleh DPR sejak Juni tahun lalu. Sebelumnya, rancangan undang-undang ini pernah juga dibahas dalam dua periode dewan sebelumnya, yaitu periode 1999–2004 dan 2004–2009, tetapi pembahasan pada kedua periode tersebut selalu menemui jalan buntu. Pada Juni 2010, rancangan undang-undang ini kembali digodok dan ditargetkan akan selesai pada tahun itu juga. Namun, hingga kini target tersebut tak jua tercapai.

RUU Mata Uang disusun atas inisiatif DPR. Kemudian, panitia kerja RUU ini mulai menyusun rancangan undang-undangnya. Dasar hukum dari penyusunan aturan mata uang ini sendiri adalah UUD 1945 pasal 23 huruf b, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan undang-undang. Pada akhirnya, RUU Mata Uang telah rampung disusun panitia kerja DPR pada 17 Maret 2011. Namun, rapat kerja pembahasan rancangan ini kemudian menemui banyak jalan buntu.  Pasalnya, ada beberapa hal yang menjadi perdebatan antara panitia kerja DPR dan menteri keuangan.

Perdebatan awal muncul ketika rapat kerja pada 30 Maret 2011. Saat itu terjadi silang pendapat mengenai keinginan pemerintah untuk ikut menandatangani rupiah. Saat rapat kerja pada tanggal 30 Maret silam, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menegaskan bahwa pemerintah belum bisa menyetujui RUU Mata Uang jika hanya BI yang menandatangani mata uang rupiah. Keinginan pemerintah ini ditentang oleh sebagian fraksi di DPR. Perdebatan tentang tanda tangan ini menyebabkan rapat kerja tersebut ditunda.

Kemudian rapat kerja pembahasan RUU Mata Uang dilanjutkan pada 4 April 2011. Dalam rapat kerja tersebut, menteri keuangan  mengutarakan dua substansi penting mengenai RUU tersebut. Pertama, masalah keikutsertaan pemerintah kembali dihembuskan, yaitu perihal menteri keuangan yang ingin menandatangani mata uang rupiah. Kedua, mengenai redenominasi, menteri keuangan berpendapat bahwa masalah redenominasi sebaiknya diatur dalam UU tersendiri. Dalam draft RUU yang sudah ada dinyatakan mengenai redenominasi harga rupiah dari Rp 1000,00 menjadi Rp 100,00. Bagian inilah yang kemudian diperdebatkan oleh menteri keuangan saat itu.

Selanjutnya, RUU ini masih mengalami perdebatan dalam pengesahannya. Perdebatan lanjutan tentang RUU ini adalah mengenai masa transisi menuju penerbitan mata uang baru yang juga ditandatangani oleh menteri keuangan. Mewakili suara eksekutif, Kementerian Keuangan  menginginkan bahwa mata uang baru tersebut terbit awal tahun 2013. Sementara itu, sebagai aspirasi dari legioslatif, panitia kerja DPR justru menginginkan RUU mata uang tersebut terbit setelah 2014.

Dari Berbagai Perdebatan, Lalu Kesepakatannya?

 Setelah mengalami perdebatan yang cukup pelik antara DPR dengan Kementerian Keuangan, kata sepakat akhirnya diwujudkan melalui peresmian RUU Mata Uang sebagai undang-undang baru pada 31 Mei 2011. Kesepakatan yang diperoleh dari berbagai perdebatan diatas adalah bahwa menteri keuangan akan ikut serta dalam penandatanganan mata uang rupiah. Mata uang baru dengan tanda tangan menteri keuangan itu nantinya akan mulai diedarkan pada 17 Agustus 2014. Sementara itu masalah redenominasi atau perubahan harga rupiah akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana keduanya sepakat untuk mencantumkan tanda tangan menteri keuangan dalam mata uang rupiah, masih muncul kekhawatiran terkait penandatanganan ini. Prijono Tjiptoherijanto, guru besar ekonomi sumber daya manusia Universitas Indonesia, mempertanyakan apa pentingnya pemerintah ikut tanda tangan dalam mata uang rupiah. “Apa gunanya (pemerintah –red) ikut tanda tangan uang?” ucapnya.  Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa secara teoritis, Bank Indonesia selama ini bertugas mengawasi sirkulasi uang, membuat corak, dan mencetak uang resmi. Tugas bank sentral tersebut hendaknya dilakukan tanpa campur tangan pemerintah.

Menanggapi pendapat menteri keuangan yang menyatakan bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terakhir perekonomian yang sudah sepatutnya ikut menandatangani rupiah, dia menjelaskan,”Kalau begitu kenapa tidak presiden saja yang tanda tangan?” Selain itu,  keikutsertaan menteri keuangan dalam bentuk tanda tangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa hal yang pernah terjadi pada zaman Soekarno kembali terulang. Pasalnya, dalam rezim Orde Baru terjadi intervensi yang tinggi terhadap otoritas moneter, seperti Pemerintah dapat meminta otoritas moneter untuk mencetak uang ketika pemerintah mengalami. Hal ini tentunya akan berdampak pada inflasi yang tinggi.

Kekhawatiran Prijono ini memiliki alasan yang kuat jika ditinjau dari isi undang-undang tersebut. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur bahwa perencanaan dan penentuan jumlah uang yang dicetak dilakukan oleh BI dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Sejauh apa koordinasinya ini belum dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, sebuah koordinasi yang selaras bisa jadi bias menjadi sebuah intervensi seperti yang dikhawatirkan Prijono.

Dalam UU Mata Uang baru ini juga ada beberapa hal  krusial lain yang diatur.  Salah satunya dalam pasal 21 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa semua transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Pengecualian hanya untuk transaksi tertentu, seperti transaksi untuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, pengecualian juga termasuk untuk pemberian hibah dari atau keluar negeri dan transaksi perdagangan internasional di bank dalam bentuk valuta asing.

Dalam bab X undang-undang ini tentang ketentuan pidana disebutkan bahwa bagi yang melanggar pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan pasal ini tentu sulit dilakukan sehingga ancaman pidana pasal ini bisa menjadi sekedar macan ompong. Misalnya saja, di berbagai daerah perbatasan Indonesia seperti di Batam atau Atambua, masyarakat disana telah biasa menggunakan mata uang lain selain rupiah dalam transaksi sehari-hari.

Pasal ini juga menjadi perhatian para advokat di Indonesia. Pasalnya, beberapa advokat kerap dibayar dengan mata uang asing. B. Hartono, Wakil Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia, saat ditanya bagaimana reaksi para advokat yang tergabung dalam himpunan tersebut menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada keberatan yang disampaikan secara resmi dan diminta ditindak lanjuti. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa apabila memang ada keberatan terhadap undang-undang ini maka bisa diminta lakukan peninjauan kembali. ”Peninjauan kembali bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi baik secara pribadi maupun bersama,” tambahnya.

(Riyan Hidayat, Pungky Agusta, dan Al Khansa Shalihah)

*tulisan dimuat dalam rubrik Ekonomika pada Economica Papers 52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s