Kisruh di Kampus Kuning

Mimbar 5 September lalu seakan menjadi konferensi yang menguak beberapa kebobrokan di kampus kuning. Memanfaatkan momentum pemberian gelar Doctor Honoris Causa (DHC) kepada Raja Arab Saudi yang membuktikan adanya kebobrokan tata kelola, masalah internal lain pun ikut terkuak. Terlebih dengan adanya perhatian ekstra dari media massa. Namun, bukan berarti kita tidak harus skeptis dalam menganalisa persoalan yang terjadi dan melulu ikut arus. Perlu penyaringan info melalui analisa dua sudut pandang agar keruhnya suasana tidak memanaskan kepala.

Akar Masalah

Meminjam analogi Thamrin Tomagola, pemberian gelar kepada Raja Arab Saudi pada Agustus lalu dianggap sebagai fase ‘pecahnya bisul’ yang nantinya akan mengarah pada keluarnya kotoran yang ada di dalam ‘bisul’ tersebut. Kotoran yang dimaksud tentunya berupa kerancuan-kerancuan yang telah lama terjadi dalam internal universitas. Untuk itu, akan lebih komprehensif jika kita memahami proses pecahnya ‘bisul’ dengan analisa historis sejak ‘bisul’ tersebut tumbuh.

Boleh dibilang, kebobrokan ini bermula semenjak dicabutnya UU BHP pada tahun 2010 sehingga UI kembali ke bentuk BHMN yang didasarkan pada PP No. 152 tahun 2000. Era Gumilar yang memang pertama kali mengadopsi BHMN–pada masa rektor sebelumnya, UI masih berbentuk PTN–menjadikan si rektor terpilih harus bertanggung jawab kepada tiga organ kelengkapan universitas yang tidak ada saat UI masih berbentuk PTN. Ketiga organ tersebut adalah Senat Akademik Universitas (SAU) sebagai badan normatif tertinggi universitas di bidang akademik, Majelis Wali Amanat (MWA) yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat, serta Dewan Guru Besar (DGB) yang berfungsi membina kehidupan akademik dan moral. Mengapa bisa dikatakan kalau kebobrokan sistem ini bermula walau pihak rektorat telah diawasi langsung oleh ketiga organ tersebut? Pertanyaan yang menarik.

Kita memang tidak bisa sembarang tuduh tanpa ada bukti dan data yang valid. Tapi secara kasat mata, bukti sudah cukup berseliweran di hadapan kita selama ini. Seperti sudah disinggung dalam tulisan sebelumnya, salah satu bukti yang tak habis-habisnya dibicarakan tentunya mengenai BOP-Berkeadilan. Kata ‘adil’ dalam istilah tersebut masih sering dipertanyakan seiring bermunculannya kasus-kasus mikro terkendalanya mahasiswa untuk berkuliah di UI dengan alasan utama finansial. Selain itu, kesaksian dari Ketua BEM UI 2011, Maman Abdurrakhman dan Andreas Senjaya, anggota MWA Unsur Mahasiswa, perihal semakin meningkatnya tren program nonreguler terutama paralel pada beberapa tahun terakhir ini semakin menguatkan bukti sebelumnya.

Bukti selanjutnya adalah mengenai pembangunan mercusuar ala Orde Lama dulu. Mulai dari pembangunan boulevard yang (alhamdulillah) sudah setengah jadi, hingga bangunan berbentuk kristal yang (katanya) berfungsi sebagai perpustakaan universitas yang dihiasi pohon-pohon besar yang biaya pemindahannya saja mencapai satu miliar rupiah. Menurut Maman, ada beberapa aspek dari pembangunan tersebut yang tidak mengacu kepada Renstra yang telah disetujui Rektor UI dan Ketua MWA.

Lagi-lagi, ini cuma bukti kasat mata. Belum cukup data valid untuk menguji bukti-bukti tersebut. Satu-satunya sumber data valid itu masih enggan untuk disibakkan sekatnya oleh yang memegang data (baca: rektorat), dengan kata lain masih belum transparan dan akuntabel.

UI Sepakat untuk Tidak Sepakat?

Perlu diketahui, universitas yang menggunakan pakem BHMN bukan hanya UI saja. Selain UI, terdapat 6 universitas lain yang juga menggunakan PP No. 152 tahun 2000 sebagai acuan hukum yang menetapkan bentuk BHMN dalam menjalankan pendidikan tinggi.

Ketika PP No. 66 tahun 2010 diperkenalkan kepada 7 Perguruan Tinggi (PT) BHMN tersebut untuk menggantikan posisi dari PP No. 152 tahun 2000, seluruh PT BHMN itu berunding untuk membicarakan hal itu. Masa transisi antara kedua PP tersebut menjadi konsentrasi utama. Berdasarkan pengakuan yang disampaikan Andreas Senjaya, 7 PT BHMN – termasuk UI – tersebut sebenarnya sudah sepakat untuk tetap menggunakan PP No. 152 sebagai acuan operasional pendidikan tinggi. Bahkan, jika ada organ atau badan tinggi universitas yang masa operasionalnya habis sebelum masa transisi ini berlalu, akan diperpanjang. Seperti kasus yang terjadi pada MWA Universitas Gajah Mada.

Namun, entah mengapa pihak UI sendiri menyimpang dari keputusan bersama tersebut. Bahkan pihak rektorat tanpa tedeng aling-aling langsung merubah acuan UI dari PP No. 152 ke PP No. 66. Melalui Legal Opinion (LO) yang disampaikan tertanggal 1 Agustus 2011 lalu, pihak rektorat melancarkan usahanya.

Multitafsir Hukum

Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk memantapkan peralihan sistem tata kelola dari PP No. 152 ke PP No. 66, pihak rektorat mengeluarkan LO. Di dalam LO tersebut disebutkan, intinya, bahwa MWA dan DGB secara yuridis berada dalam keadaaan demissioner di akhir masa jabatannya, menyusul masa kerja SAU yang sebelumnya telah habis pada 27 Juli lalu.

Argumen yang diajukan oleh pihak rektorat patut dipertanyakan karena tidak ada proses check and balance dalam menarik kesimpulan tersebut. Kemudian yang patut digarisbawahi adalah LO tersebut dibuat oleh Guru Besar Hukum Keuangan Publik, kompetensi yang kurang sesuai dengan permasalahan ini yang lebih mengarah ke hukum administrasi.

Kerancuan tersebut kemudian semakin meragukan dalam menguatkan posisi rektorat tatkala dihadapkan pada LO yang dinyatakan beberapa Guru Besar Fakultas Hukum UI. Dalam LO yang dibuat oleh 6 dan disetujui oleh 3 Guru Besar itu dinyatakan bahwa untuk mengalihkan sistem tata kelola dari PP No. 152 ke PP No. 66 dibutuhkan setidaknya 3 perangkat peraturan, di antaranya; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang mengatur Statuta UI, dan Peraturan Rektor sesuai Statuta UI. Sedangkan sejauh ini Statuta UI sendiri masih dalam proses pembuatan.

Pihak Guru Besar FH UI dalam hal ini berpegang teguh pada PP No. 152 yang dianggap kental dengan prinsip good governance sehingga mampu mempengaruhi kebijakan UI secara collective responsibility, antara organ-organ yang ada, tidak hanya di tangan rektor. Sedangkan pihak rektorat tetap yakin kalau UI sudah harus beralih ke PP No. 66–walau tanpa Statuta dan Peraturan Menteri sebagai prasyarat–pada masa transisi ini.

Hadirnya Isu Lain & Pengakuan Pihak Rektorat

Semenjak mimbar 5 September kemarin, isu yang menjadi perhatian semakin banyak namun melebar dari poros utama tersebut. Menanggapi beberapa isu tersebut, melalui Wakil Rektor I, Muhammad Anis, pihak rektorat mencoba meluruskan hal yang sebenarnya terjadi.

Isu pertama yang patut diperhatikan relevansinya yakni adanya indikasi penyerangan yang dilakukan oleh satpam kepada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi pada tanggal 17 Agustus 2011 yang menuntut tiga hal, yaitu transparansi kebijakan kampus, kesempatan yang adil bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di UI, dan evaluasi sistem BOP-Berkeadilan. Mungkin jika mengingat perwakilan Gerakan Mahasiswa Peduli Pendidikan (GMPP) UI yang menjelaskan kronologi aksi tersebut, beberapa kali ditekankan kalau jumlah mahasiswa yang hanya sebanyak 20 orang dikerubungi sekitar 50 satpam dan dikatakan juga bahwa bendera Merah Putih yang dibawa saat aksi dirobek oleh satpam.

Pihak Rektorat melalui Kasubdit Pembinaan Lingkungan Kampus, Dadan Erwandi, menampik hal tersebut. Melalui sejumlah bukti berupa foto ketika aksi terjadi dan selembar bendera yang digunakan GMPP, terbukti kalau pengakuan wakil GMPP tidak berdasar. Hal tersebut diamini salah satu peserta aksi yang juga anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dari FE.

Isu kedua, mengenai posisi pekerja UI di tengah-tengah masa transisi antara BHMN dan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (PTP) memang cukup menarik perhatian. Perwakilan Paguyuban Pekerja UI pun berkoar kalau permasalahan ini akibat ketidakjelasan keputusan pihak rektorat yang seakan-akan mengatungkan nasib mereka. Sekedar info, ketika UI memilih PP No. 66 sebagai acuan tata kelola universitas, mestinya posisi pekerja sudah berubah dari pekerja BHMN ke Pegawai Negeri Sipil. Namun menurut pengakuan mereka, belum ada perubahan status kepegawaian tersebut.

Kalau dibandingkan dengan pengakuan Wakil Rektor I, pengakuan tersebut ada benarnya. Namun, beliau berpendapat bahwa ketidakjelasan status antara pegawai BHMN dan PNS tidak sepenuhnya kesalahan rektorat. “Hal tersebut disebabkan banyak pegawai yang direkrut oleh pihak fakultas dan tidak dilaporkan ke universitas,” jelas beliau. Pihak rektorat sendiri mengakui kalau mereka sudah mengirim ajuan ke Kemendiknas perihal kepegawaian ini.

Isu yang Makin Melebar

Isu yang terbaru tentunya berupa kemunculan tiba-tiba surat kaleng dari oknum tidak dikenal. Salah satu kutipan di awal surat tersebut tertulis “Ibarat Romawi, UI pun memiliki Brutus-Brutus abad 21 yang siap menerkam Sang Kaisar, Gumilar. Besar dan ranumnya kekuasaan UI ternyata menggoda para penghuni kerajaan untuk merebutnya” dengan 33 nama tercantum sebagai ’Brutus-Brutus’ tersebut. Arah dan gaya penulisannya pun seakan-akan ingin memperkeruh suasana atau bahkan ingin mengadu domba. Dan melalui surat kaleng tersebut, isu penggulingan rektor makin kencang berdengung.

Melalui konferensi pers pada Jumat lalu di FKUI Salemba, beberapa nama yang termasuk dalam daftar aktor penggulingan rektor tersebut, diantaranya Effendi Ghazali, memberikan kesaksian bahwasanya sebagian tulisan yang tercantum memang benar demikian, tetapi yang patut dicatat adalah diposisikannya tulisan tersebut pada konteks yang keliru, bahkan dipelintir.

Kita tidak tahu pelebaran isu ini hanya sekedar pengalihan isu atau pengeruh kondisi yang memang sudah keruh. Yang jelas, sebagai mahasiswa kita semestinya mengesampingkan hal-hal tak berdasar bukti yang kokoh. Sepatutnya, tujuan akhir dari pergerakan masif ini adalah perubahan sistem, bukan penggulingan rektor. Jika rektor digulingkan sementara sistem masih corruptable, percuma.

Dewasakah Kita?

Kedewasaan UI sebagai universitas tertua dan satu-satunya yang menggunakan nama Indonesia akan terlihat dalam proses penyelesaian kasus ini. Akankan Gumilar sebagai sang rektor mau berendah hati untuk menerima dan mendiskusikan secara terbuka aspirasi dari para pemangku kepentingan universitas ini? Ataukah hanya diam seakan kebijakan yang dikeluarkan adalah suatu keputusan mutlak yang absolut dan tidak boleh diganggu-gugat. Kita menyadari, kepemimpinan absolut akan membawa kesewenang-wenangan dan sikap menentang. Absolute power, corrupts absolutely.

Pada poin kedua apakah guru besar, dosen, dan perangkat fakultas sudah dewasa untuk bersikap? Bukan pro kepada salah satu pihak saja tetapi benar-benar fokus untuk menuju UI yang lebih baik. Dengan keadaan seperti ini sesungguhnya peranan mereka menjadi penting untuk menjembatani antara mahasiswa dan pihak rektorat ketika MWA sedang gonjang-ganjing mempertanyakan posisi mereka.

Dapatkah kita tunjukan ke penonton bahwa walaupun menyandang gelar negara di nama belakangnya, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah sendiri secara independen dan bersih tanpa perlu campur tangan banyak pihak? Wallahualam.

(M. Fikruzzaman Rahawarin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s