Menyingkap Dasar Gunung Es Polemik UI

Saat ini, UI tengah menjadi bahan perbincangan yang ramai di media massa. Bukan karena prestasinya, namun terkait dengan kebijakan pemimpinnya nya yang kontroversial. Pada 21 Agustus 2011, Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada Raja Abdullah bin Abdul-Azis dari Arab Saudi dalam bidang kemanusiaan. Sungguh kontroversial,mengingat gelar ini diberikan kepada perwakilan dari negara yang telah berulang kali mengabaikan hak asasi tenaga kerja Indonesia.

Reaksi atas tindakan ini muncul dari berbagai kalangan. Rektor UI akan dipanggil ke sidang paripurna MWA tanggal 14 September 2011 untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Para guru besar pun rela “turun gunung” karena melihat ada yang tidak beres di kampus kita tercinta. Pada 5 September 2011, salah satu guru besar FE UI Emil Salim memberikan orasi yang menitikberatkan pada independensi dan good governance UI.

Memang, masalah penganugerahan gelar doktor kehormatan ini hanyalah puncak yang mencuat dari gunung es polemik UI. Jauh tersembunyi di dasarnya, berbagai permasalahan telah terjadi sejak dahulu, misalnya sistem BOP-Berkeadilan yang kian lama kian memberatkan mahasiswa  serta sistem keuangan UI yang tidak kunjung transparan.

Era pemerintahan Gumilar (2007-sekarang) melahirkan banyak kebiijakan baru yang mewarnai kampus kuning ini. Sebagai rektor muda yang enerjik dan segar, publik banyak menumpukan harapan agar beliau mampu mengangkat nama UI sebagai world class university tanpa meninggalkan identitasnya sebagai kampus rakyat.

Sebagai world class university,UI telah menuai prestasi yang cukup baik. Tahun ini, kampus kita telah berhasil menempati peringkat 217 di dunia (tahun sebelumnya peringkat 236) menurut versi  Quacquarelli Symonds World Class University Ranking. Dalam penilaian Webometrics Ranking of World Universities pun, UI menempati peringkat pertama di Indonesia dan peringkat 12 di Asia Tenggara sebagai perguruan tinggi dengan maksimalisasi penggunaan website kampus terbaik. Namun, dalam realitanya sebagai kampus rakyat, masih banyak hal yang perlu kita pertanyakan.

Salah satu kebijakan yang beliau terapkan pada masa kepemimpinannya adalah sistem BOP-Berkeadilan. Sesuai namanya, sistem BOP-Berkeadilan yang mulai diterapkan sejak tahun 2008 memiliki konsep yang memang adil karena besaran biaya kuliah mahasiswa ditetapkan berdasarkan kemampuan finansial mereka. Melalui sistem ini, seharusnya tidak ada pihak yang merasa terbebani karena sistem subsidi silang dapat diterapkan. Namun, konsep yang baik ini tidak diimbangi dengan transparansi dalam pelaksanaannya. Akses terhadap matriks yang digunakan untuk penentuan besaran BOP justru makin tertutup dari tahun ke tahun.

Sentralisasi keuangan yang juga diterapkan agar mempermudah pengelolaan keuangan universitas pun pada penerapannya tidak dibarengi dengan keterbukaan yang cukup. Dari segi konsep, sistem ini memang cukup adil karena dapat meminimalisasi kesenjangan sosial antara fakultas-fakultas yang cenderung ‘basah’ dengan fakultas-fakultas yang ‘kering.’ Namun, pada akhirnya sistem ini pun menuai protes dari berbagai pihak karena justru gedung rektoratlah yang menjadi tempat yang paling ‘basah,’ meninggalkan fakultas-fakultas bagai dalam musim kemarau karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menunggu kucuran anggaran.

Masalah pembangunan UI juga menarik untuk ditilik karena Rektor Gumilar telah melakukan beragam pembangunan yang revolusioner. Yang paling ‘bergaung’ adalah tentang pembangunan Perpustakaan Pusat UI yang diresmikan pada tanggal 13 Mei 2011 sebagai langkah penunjang UI menuju sebuah universitas kelas dunia. Pembangunan ini disinyalir menghabiskan dana 200 miliar rupiah. Ya, disinyallir, karena laporan keuangan mengenai pembangunan ini maupun laporan keuangan UI secara keseluruhan tak pernah kita dapatkan.

Setelah menilik masalah-masalah di atas, penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi sendiri dinilai bukan sebagai masalah yang paling mendasar, melainkan sebagai momentum yang tepat untuk menyoroti masalah-masalah UI lebih lanjut. “Momentum pemberian DHC ini membuka mata publik bahwa mekanisme pengambilan kebijakan di UI tidak mengindahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutur Maman Abdurrahman, Ketua BEM UI periode 2010/2011. “Sekaligus, menyadarkan masyarakat UI bahwa kampus kita sebenarnya memiliki banyak masalah terpendam.”

Momentum ini diharapkan dapat membentuk sinergisitas antar golongan-golongan  yang menginginkan perubahan di UI–dimulai dari mahasiswa hingga elite UI–agar perlawanan ini dapat membawa UI ke arah yang lebih baik. Jangan sampai isu ini malah menjadi momen bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mensukseskan misi pihaknya, bukan untuk UI yang lebih baik. Seperti yang dikutip dari pidato Prof. Emil Salim

“UI bukanlah sekedar kumpulan gedung-gedung di kampus Depok atau Salemba. UI bukan pula kumpulan guru besar, dosen atau orang pintar serta mahasiswa yang rajin berkuliah Senin-Jumat dari pagi-sore. UI selama sejarah hidupnya adalah mercusuar kemandirian moral yang tegar berdiri dalam kegelapan masa apapun, diterjang angin taufan perlawanan sedahsyat apapun. Karena UI diisi oleh keberanian moral membangun masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global.” 

(Sabrina Nurul Afiyani dan Pungky Agusta)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s