Reshuffle Berat Sebelah

Setelah melewati beberapa “tahapan,” akhirnya drama yang berlangsung di Cikeas secara resmi “ditutup” dengan pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, 19 Oktober 2011.  Dimulai dengan diedarkannya isu perombakan kabinet, yang membuat membuat kondisi di partai-partai koalisi gonjang-ganjing, hingga diakhiri dengan pembacaan nama menteri-menteri baru yang bakal membantu presiden di sisa masa baktinya, yang membuat menteri lama yang dicopot laiknya kebakaran jenggot.  Drama yang lumayan menarik perhatian publik.

Memang merupakan hak prerogratif presiden untuk menentukan siapa saja dan berapa jumlah menteri yang akan membantu kerja presiden dan wakil presiden.  Bahkan menambahkan jumlah wakil menteri—yang kata presiden sebagai upaya peningkatan kinerja kementerian—pun kuasa penuh presiden dan wakil presiden.

Untuk mengetahui apakah reshuffle kali ini memihak kepada kepentingan rakyat, tentu kita harus mengetahui indikator atau parameter-parameter yang digunakan oleh Presiden SBY untuk akhirnya menentukan calon menteri sebagai menteri, dan kenapa pula mempertahankan menteri yang lama untuk tetap berkecimpung dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang baru.  Sehingga, dibutuhkan transparasi dari presiden—meski itu tidak diharuskan.  Kalau tidak, kita sebagai rakyat, hanya dapat menebak kepada siapa sebenarnya reshuffle ini memihak, rakyat atau partai?

Sepertinya SBY mencoba untuk merangkul kedua pihak ini dalam reshuffle kali ini—rakyat dan partai.  Tak ada partai yang merebut suara mayoritas, sehingga koalisi tak dapat dihindari demi menjaga keselamatan pemerintah.  Dalam hal seperti ini, presiden tak mungkin menyingkirkan kepentingan koalisi partai yang menyokongnya.  Buktinya, meski ada partai yang kerap kali berkhianat kepada pemerintahan tetap dipertahankan, mungkin karena memang sokongan suara dari partai tersebut memiliki pengaruh dalam lancar tidaknya pemerintahan yang dijalankan.

Untuk meningkatkan kinerja beberapa kementerian—bisa dikatakan di bagian ini presiden memihak rakyat—presiden “meminang” beberapa akademisi untuk duduk di kursi wakil menteri menemani menteri yang merupakan kader partai.  Misalnya saja, presiden menempatkan guru besar ITB, Widjajono Partowidagdo di pos Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, juga Wiendu Nuryanti, Guru Besar UGM, di pos Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan dan ada beberapa kalangan akademisi lainnya di kursi Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang baru.

Bukan bermaksud mengkerdilkan kapabilitas kader partai, namun dengan menempatkan kalangan akademisi disamping menteri akan membuat kinerja kementerian lebih “ilmiah” dibanding sebelumnya.  Mungkin kata “ilmiah” bukan merupakan kata yang tepat, tapi setidaknya, dengan pengetahuan yang mapan—terbukti dengan gelar guru besarnya—mereka mampu berfikir secara holistik dalam merumuskan suatu kebijakan termasuk memikirkan kepentingan rakyat.  Tentu saja, harapannya mereka berpihak kepada rakyat, karena di universitas mereka dididik untuk terus dekat dengan masyarakat—tercantum dalam tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian masyarakat.

Permasalahannya adalah, kewenangan atau pembagian tugas antara menteri dan wakil menteri sampai saat ini belum tegas.  Belum ada undang-undang atau peraturan yang secara detil mengatur tentang hal tersebut.  Sehingga yang ditakutkan adalah, menteri akan membungkam wakil menteri yang muncul dari kalangan akademisi ini dengan kewenangan yang ia miliki.  Jika memang presiden bersungguh-sungguh meningkatkan kinerja kementerian, presiden harus segera menetukan pembagian tugas yang jelas antara menteri dan wakil menteri.  Sehingga kesan wakil menteri hanya sebagai “penghias” tidak muncul.

Atau kalau memang presiden bersungguh-sungguh, kenapa tak para akademisi itu saja yang menjadi menteri dan para kader partai yang menjadi wakil menteri?

Dari sini terlihat, lebih berat kemanakah presiden memihak dalam reshuffle kabinet kali ini.  Seharusnya, politik akomodasi macam ini dapat diperankan tanpa mengkhianati rakyat—dengan menurunkan kinerja pemerintah.  Presiden yang tegas dan lugas tentu mampu memainkan peran itu dengan baik.  Sehingga reshuffle yang dilakukan tidak berat sebelah.

(Bayu Tegar Perkasa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s