Moratorium CPNS: Jangan Jadikan Sebagai Pelipur Lara

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 71,2 % dari dana APBD terserap dalam pos belanja pegawai. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 83% dari APBD tahun 2011 ─ 2012 digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan belanja aparatur. Lebih dari itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyebutkan bahwa 294 daerah kabupaten/kota telah menghabiskan lebih dari 50% dari total pengeluaran dalam APBD untuk membiayai belanja pegawainya, kemudian 116 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 60%. Bahkan, beberapa derah justru telah menghabiskan lebih dari 70% dari alokasi APBD untuk pos belanja pegawai ini.

Defisit APBD dan Tingginya Belanja Pegawai

Sesuai dengan data alokasi APBN 2011 yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, tercatat total APBN yang digelontorkan ke daerah pada tahun 2011 mencapai Rp393,98 triliun. Dari keseluruhan dana transfer ke daerah tersebut, sebesar Rp225,532 triliun atau mencapai 57% merupakan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp83,58 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp25,233 triliun, dana Otsus Rp10,241 triliun, dan Dana Penyesuaian Rp48,235 triliun. Selanjutnya, 57 % dari total APBN ke daerah tersebut diduga dihabiskan untuk pembiayaan belanja pegawai daerah.

Ironis memang ketika proporsi belanja pegawai dalam pengeluaran negara dibandingkan dengan proporsi pengeluaran untuk rakyat. Masih dari sumber yang sama, dana bantuan masyarakat hanya Rp29,01 triliun atau hanya sekitar 3%. Dana tersebut terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 10,31 triliun, BOS Rp16,81 triliun, dan Jaminan kesejahteraan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp1,89 triliun. Miris, ketika harus membandingkan kondisi infrastruktur hingga kondisi fasilitas pendidikan yang masih jauh dari layak khususnya di pelosok-pelosok negeri, sedangkan uang rakyat seperti habis terpakai untuk membayar gaji pegawai. Seharusnya, tingginya belanja pegawai tersebut berkorelasi positif terhadap kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik, tetapi fakta di lapangan itu tidak terjadi. Jika demikian, rasanya uang rakyat ini justru menjadi terbuang sia-sia.

Permasalahan Perekrutan PNS di Indonesia

Menurut Robert A. Simanjuntak, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,  setidaknya ada dua masalah utama yang perlu disoroti terkait dengan permasalahan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Pertama, ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan apa yang direkrut. Misalnya, formasi yang dibutuhkan adalah guru mata pelajaran tertentu, tetapi pada kenyataanya yang direkrut justru bukan dari disiplin ilmu yang terkait. Ketidaksinkronan formasi dan tenaga yang direkrut ini juga terjadi pada bidang kesehatan. Kedua, indikasi adanya nepotisme disebabkan perekrutan PNS merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah (Pemda). Nepotisme ini juga semakin tinggi sebagai akibat kebijakan demokrasi hingga ke daerah yang menuntut diselenggarakannya Pilkada. Banyak ditemui perekrutan PNS yang memuat unsur politis, misalnya untuk membayar utang budi kepada mereka yang menjadi tim sukses pemimpin terpilih. Kondisi ini terjadi hampir di sebagian besar kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga perekrutan PNS menjadi semakin tidak profesional.

Berangkat dari beberapa fakta di atas, hal inilah yang selanjutnya menyulut pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan terkait dengan efisiensi penerimaan PNS, lebih utamanya untuk melakukan penghematan APBN dari sisi belanja pegawai. Kebijakan yang diambil ialah Moratorium CPNS. Moratorium CPNS secara istilah dapat diartikan sebagai otoritas legal untuk melakukan penundaan perekrutan PNS. Banyaknya perekrutan PNS yang dilakukan oleh Pemda merupakan pemicu dari diberlakukannya kebijakan ini.

Penetepan Kebijakan Moratorium: Dari Wacana Hingga Menjadi Nyata

Juli 2011, usulan Moratorium PNS masih dikaji ulang untuk melihat mana-mana saja pihak yang masih membutuhkan tambahan pegawai serta menunggu kepastian dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi), Menteri Keuangan (Agus Martowardoyo), dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (EE Mangindaan) menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Moratorium PNS pada tanggal 24 Agustus 2011. Penundaaan penerimaan PNS (Moratorium) akan dilaksanakan selama 1 tahun 4 bulan terhitung sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

Terkait dengan masalah kualitas, dalam kurun waktu pelaksanaan Moratorium PNS ini akan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan PNS dalam tubuh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kepastian bahwa moratorium tersebut akan dilaksankan di semua daerah. Pemerintah masih berupaya memilah-milah daerah mana yang masih membutuhkan penambahan pegawai dan mana yang tidak. Oleh karena itu, Pemda yang ingin tetap melakukan perekrutan PNS diwajibkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kemendagri guna menentukan jumlah yang bisa direkrut. Tentu dengan asumsi bahwa Kemendagri lebih tau berapa jumlah PNS yang sebenarnya dibutuhkan.

Terkait dengan pelaksanaan Moratorium PNS, pemerintah juga masih menerapkan pengecualian tertentu. Perekrutan PNS akan tetap dilakukan untuk lulusan sekolah kedinasan seperti IPDN dan STAN, tenaga honorer yang telah dijanjikan untuk diangkat menjadi PNS, serta untuk tenaga pengajar seperti guru dan dosen juga tenaga bidang kesehatan seperti dokter. Selain itu, penolakan beberapa daerah untuk melaksanakan keputusan ini juga masih menjadi polemik tersendiri. Sebagai contoh adalah Kabupaten Sukabumi yang bersikeras untuk tetap melakukan perekrutan PNS dalam kurun waktu moratorium dengan alasan pihaknya masih membutuhkan penambahan pegawai.

Moratorium PNS : Riwayatmu Dulu dan Nanti

Kebijakan Moratorium PNS ini sebenarnya bukan merupakan kebijakan yang benar-benar baru. Kebijakan ini pernah diterapkan pada masa Presiden Megawati. Namun, pergantian menteri selanjutnya juga menyebabkan ketidakjelasan implementasi dari kebijakan moratorium ini.  Sedangkan pada pemerintahan Presiden Gus Dur, reformasi PNS juga pernah dilakukan dengan lebih memperbaiki kualitas dan membatasi jumlah penerimaan PNS baru dengan indikasi. Jadi, sebenarnya telah terprediksi sejak dulu bahwa APBN mungkin jebol akibat beratnya beban belanja pegawai.

Hal ini menyiratkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan hal ini, Kemenpan-RB akan mengeluarkan pedoman tata cara perhitungan jumlah pegawai kepada seluruh pemerintah daerah. Kemenpan-RB bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) juga akan melakukan pengawasan langsung ke daerah-daerah.

Tentunya  untuk mencapai hasil yang benar-benar diharapkan, dibutuhkan konsistensi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Bukan tidak mungkin jikalau kebijakan moratorium ini akan menjadi kebijakan yang efektif adalam upaya melakukan penghematan APBN. Namun, bisa juga sebaliknya apabila tidak ada komitmen dan political will dari pihak pelaksana baik Pemerintah Pusat maupun Pemda. Jangan sampai kebijakan Moratorium PNS ini hanya semata menjadi pelipur lara di tengah upaya pemerintah untuk mengakali defisit APBN akibat tingginya belanja pegawai.

(Desi Sri Wahyu Utami, Alia Noor Anoviar, dan Sabrina Nurul Afiyani)

*tulisan dimuat dalam rubrik Ekonomika pada Economica Papers 53

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s