Pengalihan Isu: Sebuah Pengaruh yang Memperkeruh

Istilah ‘pengalihan isu’ semakin marak digunakan akhir-akhir ini di dunia perpolitikan dalam negeri. Masih segar diingatan kita ketika komentar kontroversial yang tidak substansial muncul dari rahang Marzukie Ali, Ketua DPR RI, dan ketika persoalan Nazarudin mencapai klimaksnya–ketika tertangkap di Kolombia. Belum lagi ancaman teror bom hingga reshuffle kabinet yang dianggap media sebagai pengalihan isu.

Memang Benar Ada

Berbicara mengenai pengalihan isu, sebenarnya langkah politik ini sudah sangat terkenal di era orde baru, ketika rezim masih tergolong represif, tidak ada kebebasan pers seperti sekarang. Komunikasi yang terbatas, memungkinkan untuk dimonopoli oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan pemerintahan di era orde baru dikemas sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ditambah dengan sistem politik yang top down mengakibatkan tidak adanya resistensi. Meskipun demikian, tetap ada kebijakan yang cukup kontroversial sehingga harus melibatkan metode pengalihan isu ini. Entah itu ditimpali dengan isu yang lebih besar dari isu sebelumnya, atau sekedar menghapus secara perlahan isu tersebut dengan berita yang dianggap ‘baik’.

Saat ini, warisan era orde baru memang cenderung diteruskan, namun dengan mudah mampu dibaca polanya oleh publik. Selain karena era reformasi sekarang mengagungkan demokrasi yang menjanjikan masyarakatnya bebas dalam mengeluarkan pendapat, juga karena keberadaan pers yang independen dan tidak ‘disetir’ lagi oleh pemerintah seperti era orde baru.

Pengalihan isu yang merupakan perilaku dari politisi dianggap wajar. Meskipun di dalam ilmu politik sendiri tidak dibahas mengenai itu. Pengalihan isu erat hubungannya dengan politik praktis. Seperti terjadi di Indonesia, politik praktis bertujuan untuk mencari, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Kemudian Publik Merespon

Menurut Andrinof Chaniago, fenomena pengalihan isu ini juga sering terjadi di negara lain dengan taraf politik yang tergolong rendah, terutama di Asia dan Afrika. Maksudnya, perpolitikan berdemokrasi di negara-negara Asia dan Afrika kebanyakan belum rasional dan fair. “Indonesia sendiri, jika dilihat dari kualitas demokrasinya, masih dalam level demokrasi legal formal. Belum memasuki level yang memperlakukan demokrasi secara detail dan operasional.” ucapnya.

Hal ini tidak terlepas pula dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga menjadi lahan empuk para politisi untuk melepaskan pengalihan isu yang mungkin sedang mendera dirinya dan (tentu saja) golongannya atau kepentingannya, yang berujung pada pembodohan masyarakat.

Namun, yang patut diperhatikan adalah perhatian dari media dan masyarakat yang semakin keras menentang hal ini. Menurut Peneliti Ilmu Politik LIPI, Siti Zuhro, gencarnya publikasi di media massa ketika hal yang dianggap pengalihan isu merupakan respon yang positif. “Bukan terbawa, tetapi mereka merespon karena isu tersebut akan menjadi ancaman kalau dibiarkan. Karena apabila dihiraukan, maka seakan-akan kita membiarkan,” ungkapnya. Masih menurut beliau, respon tersebut tidak hanya gencar di media saja, tetapi juga melalui aktivis, ahli politik, dan komunitas rasional yang memiliki ‘nuansa’ gerakan, yang masih mengidealisasikan dunia politik yang bersih bagi Indonesia ke depannya.

Efektifkah?

Metode ini dianggap beberapa pihak counter productive karena pada akhirnya para politisi menggali lubang untuk mendelegitimasi pemerintah sendiri di mata masyarakat. Integritas dan kredibilitas mereka pun kemudian dipertanyakan. Terlebih–dan yang patut digarisbawahi–saat ini bukanlah rezim represif. Komunikasi dan statement politik harus menggunakan format yang berbeda dari era sebelumnya.

Akan tetapi hal ini memungkinkan terjadi dalam upaya maintaining status quo. Jadi, dalam perspektif politik manapun, seorang politisi tentu akan melakukan apa pun sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas politik keamanan suapaya tidak terjadi kekacauan, konflik, bahkan kekerasan. Karena itu, berkaca dari era orde baru yang sangat mengagungkan stabilitas politik dan keamanan, membuat metode pengalihan isu ditahbiskan.

Kemudian pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah mengapa politisi lebih memilih pengalihan isu ketimbang konfirmasi kebenaran. Kembali menurut Siti Zuhro, pertama karena mindset dari para politisi itu sama, mengalami disorientasi di mana sifat patronase sudah sangat kental. Nilai feodalisme yang didorong keyakinan bahwa politik itu sama dengan uang (money politics) menjadikan mereka sangat pragmatis dan oportunis. Ditambah dengan politik multipartai yang orientasinya jelas terbaca pada satu tujuan (baca: uang) semakin menambah motif  mereka untuk menghalalkan segala cara bagi kelanggengan kekuasaan. Singkatnya, secara analisis cost-benefit, politisi akan lebih tidak rugi jika melancarkan pengalihan isu.

Politik yang lekat dengan pencitraan juga menjadi salah satu alasan. Politik praktis masa kini diterjemahkan dengan cara memelihara citra sedemikian rupa demi menjaga potensi suara di pemilihan umum. Sayangnya, itu sebuah keyakinan semu dan memberikan implikasi negatif, karena pada akhirnya masyarakat akan sadar kalau mereka tertipu.

Di era demokrasi, kepercayaan terhadap pemerintah itu hal yang kuat karena merupakan poros dari public accountabilty. Sementara ketika public accountability buntu, pengalihan isu adalah salah satu efek negatif yang tercipta.

Sebuah Proses Pendewasaan?

Pengalihan isu membuktikan iklim dunia perpolitikan negeri ini belum jernih. Di mana para politisi justru melakukan pembajakan proses pendewasaan demokrasi yang dicita-citakan sejak 1998 lalu. Mereka yang mengagung-agungkan demokrasi justru melakukan hal yang kontra demokrasi. Apa yang mereka lakukan menjadi perilaku melebur merefleksi menjadi budaya politik negeri ini. Itu yang membuktikan bahwa politisi (baca: wakil rakyat) tidak benar-benar mewakili suara rakyatnya, hanya suara partainya dan kebutuhan individunya saja. Namun seperti apapun terjadinya pengalihan isu, maka akan ada mekanisme counter yang terjadi untuk mengembalikan isu-isu yang tenggelam, inilah kelebihan–dibalik banyaknya kekurangan–negara yang menganut sistem demokrasi.

“Itu merupakan blunder, demokrasi yang dikembangkan justru mengalamai distorsi oleh perilaku para elitis,” ujar Siti Zuhro. Lama-kelamaan seiring dengan proses makin meningkatnya kesadaran masyarakat, maka pengalihan isu dan pihak-pihak yang melakukannya–yang menjadi alat politik praktis itu–akan makin berkurang. Peran media, masyarakat, komunitas kritis dan terutama pengamat maupun pakar politik pun tetap dibutuhkan untuk memberikan nilai sebenarnya betapa pentingnya mengawal sebuah isu, bukan justru (utamanya para pengamat dan pakar politik) malah membuat isu sendiri untuk mengalihkan isu-isu lain.

(M. Fikruzzaman Rahawarin, Jombang Santani Khairen, dan Himmahwati Zahara Gani)

*tulisan dimuat dalam rubrik Dialektika pada Economica Papers 53

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s