Politik Pangan

Iklan politikberdurasi sekitar 60 detik yang disajikan oleh salah satu partai besar peserta pemilu 2014 dalam bentuk nasi tumpeng dengan berbagai isinya dinilai cukup kreatif. Dalam iklan itu digambarkan bahwa bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar didatangkan dari luar negeri, misalnya: keledai dari Amerika, jagung dari India, beras dari Vietnam, daging dari Australia, ayam dari Malaysia, juga kentang dari Australia.

Hal itu memang selaras dan mencerminkan dengan kondisi negeri dan bangsa ini. Indonesia tidak memiliki lagi kedaulatan pangan seperti yang diinginkan para pendahulu bangsa Indonesia.Total impor kedelai Indonesia mencapai Rp 160 triliun per tahunnya. Kalau saja pemerintah menggunakan dana sebesar itu untuk mengembangkan petani kedelai domestik, pasti Indonesia tidak akan mengimpor kedelai dari luar negeri.Ketidakseriusan pemerintah sekarang dalam menjaga kedaulatan pangan tercermin dari diterbitkannyaUU Pangan 2012.

UU Pangan 2012 yang baru dinilai mengandung kelemahan karena mencampuradukkan antara konsep ketahanan pangan dan konsep kedaulatan pangan. Padahal, menurut Dr. Dwi Andreas Santosa dari IPB, ada perbedaan antara kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan.Ketahanan pangan dalam UU Pangan 2012 menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang di mana pangan itu diproduksi dan dengan cara bagaimana.Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa UU Pangan 1996 yang lama menekankan pada ketahanan pangan yang lebih mengutamakan ketersediaan stok pangan. Artinya dalam kondisi tertentu, apabila negara kekurangan stok maka pilihan untuk menyelesaikan kekurangan stok adalah dengan impor.

Kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Yang membedakan keduanya adalah elemen di dalamnya.Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya, kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal,serta perdagangan di tingkat wilayah.

Sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa, kita harus memandang penting masalah kedaulatan pangan ini. Contoh yang paling konkrit adalah ketika menjelang dan saat perayaan hari raya seperti bulan puasa dan lebaran, harga pangan meroket.

Oleh karena itu, marilah kita dukung petani Indonesia.

Ruth Artia Heldifanny

Staff Divisi Penerbitan BOE 2014

@ratturutty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s