Disfungsi Pers Era Reformasi

Menurut UU No 40 Tahun 1999, pers nasional menjalankan peranan dan fungsi sebagai berikut:

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial

            Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, pers Indonesia mendapatkan angin segar. Bagaimana tidak? Pada rezim Orde Baru, tidak ada yang namanya kebebasan pers karena negara memiliki kontrol penuh atas pers. Untuk mendirikan sebuah usaha penerbitan diperlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Tidak hanya itu, pers juga harus sangat berhati-hati dalam menentukan berita apa yang akan diterbitkan. Sebab, Pemerintah Orde Baru tidak menghendaki terbitnya berita-berita di media massa yang mengganggu pemerintahan. Pada media cetak, hanya ada satu kepentingan yang boleh diberitakan, yaitu kepentingan pemerintah. Kesalahan dalam pemberitaan bisa berarti berakhirnya usaha penerbitan yang terkait, alias dibredel oleh Departemen Penerangan. Begitu banyak batasan pada pers, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai sebuah institusi yang melaporkan fakta dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

            Kemudian, angin segar era Reformasi datang. Pemerintah menghapus SIUPP sehingga siapa saja yang memiliki dana untuk mendirikan usaha penerbitan bisa dengan bebas membuat surat kabar. Penghapusan SIUPP tersebut juga berarti bahwa kontrol pemerintah atas pers sudah lepas. Terlebih lagi dengan adanya Pasal 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

            Tidak hanya media cetak, tapi media elektronik juga berkembang pesat karena pintu izin penyiaran sudah dibuka lebar. Stasiun televisi baru pun bermunculan, setelah di masa Orde Baru hanya ada sekelumit stasiun televisi swasta selain TVRI. Itu sebabnya siaran-siaran televisi di masa Orde Baru bersifat propemerintah, mendukung berbagai kebijakan pemerintah, seperti keluarga berencana, swasembada pangan, gerakan wajib belajar, dan lain-lain.

            Reformasi yang membawa ledakan kebabasan di segala bidang membuat kontrol pemerintah terhadap media/pers menjadi sangat longgar. Ditambah lagi dengan tidak adanya lembaga yang memiliki fungsi membredel media seperti Departemen Penerangan, membuat media ataupun pers semakin leluasa untuk memilih konten berita apa yang akan diterbitkan.

Akibat tidak adanya kontrol dari pemerintah, media massa menjadi saluran-saluran untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan sang penguasa, yaitu pemilik media. Kepentingan tersebut bisa beraneka ragam. Misalnya kepentingan politik berupa penyiaran dan penerbitan berita-berita untuk memberikan citra positif pada seseorang atau kalangan tertentu. Bisa juga kepentingan komersil (industrialisasi media) berupa komersialisasi segala macam siaran dalam media untuk meraup laba sebesar mungkin, tanpa mempedulikan apakah siaran tersebut mendidik atau tidak. Kepentingan-kepentingan sepihak yang dibawa atau dimasukkan ke dalam media atau pers membuat keduanya tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi mulianya sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang.

Perlu diketahui juga bahwa Reformasi juga membawa kebebasan berpendapat. Aspirasi masyarakat kini menjadi semakin beragam. Media atau pers diharapkan dapat menjadi pihak yang mampu mengarahkan aspirasi-aspirasi pada visi-misi Pancasila sehingga perbedaan aspirasi yang mungkin muncul tidak akan menjadi pemecah bangsa, tapi justru dapat menjadi pemersatu.

Tapi kenyataannya, kepentingan-kepentingan sepihak telah menyesatkan media atau pers dari fungsi-fungsi krusialnya sebagai pemersatu bangsa menjadi pengahambat character building melalui berbagai macam pemberitaan tidak objektif dan siaran tidak mendidiknya.Media atau pers kini perlu untuk mendefinisikan ulang fungsi dan peran yang dijalankannya, apakah sudah sesuai dengan visi-misi mulia Pancasila, sehingga perubahan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan.

 

Reza Adji Budiman

Staff Divisi Penerbitan BO Economica

@adjireza

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s